Perpusnas Raih Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik

PERPUSTAKAAN Nasional (Perpusnas) mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi atau kategori Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 diselenggarakan secara virtual, Selasa (26/10).

Tahun ini, Perpusnas mendapat nilai 93,73. Pencapaian tahun ini meningkat dibanding tahun lalu saat Perpusnas mendapat nilai 75,74 dan masuk kategori 'Cukup Informatif'.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi jajarannya dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Ke depan, dia meminta jajarannya agar meningkatkan kinerja di bidang informasi, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perpusnas.

"Saya berharap bahwa upaya untuk meningkatkan lagi kinerja di bidang informasi ini sejalan dengan substansi tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjadi sebuah lembaga non kementerian yang memang tupoksinya adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat," ujarnya usai menerima penghargaan.

Dia menegaskan, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Karena itu, Perpusnas sebagai benteng melawan hoaks, harus menyebarkan informasi terpercaya seluas-luasnya. Ia berharap jajarannya bisa meningkatkan nilai dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.

"Ini adalah sebuah peluang yang sangat sempurna dan sangat cukup untuk bisa memastikan nilai ini akan meningkat. Dan tentu saja harus warning jangan sampai malah turun karena itu juga harus disertai kebijakan untuk memberi prioritas dan meningkatkan program kegiatan," katanya.

Ditambahkan, sebagai simbol peradaban, Perpusnas harus mampu memberikan informasi yang mendidik kepada seluruh masyarakat. Karena itu, Syarif Bando berharap jajarannya tidak hanya memiliki kemampuan mengenali informasi instansi, tapi juga instansi lainnya.  "Sebab bagaimanapun Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, menyebarkan informasi-informasi kebijakan publik yang dilahirkan oleh stakeholder kita baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI-Polri," tegasnya.

Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara tersebut menyatakan kunci keberhasilan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Untuk itu, badan publik diminta untuk mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi.

"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan kebangsaan yang demokratis," jelas Wapres.

Wapres berharap dengan adanya keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik.  "Seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, tentu akan semakin tinggi pula literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kebijakan pemerintah sehingga diharapkan mampu meminimalkan mispersepsi masyarakat dan mendukung penguatan good governance,” urainya.

Pada 2021, KIP melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di 337 badan publik dengan rincian sebanyak 83 badan publik memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KIP setiap tahun. (RO/OL-15)