Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERPUSTAKAAN Nasional (Perpusnas) mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi atau kategori Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 diselenggarakan secara virtual, Selasa (26/10).
Tahun ini, Perpusnas mendapat nilai 93,73. Pencapaian tahun ini meningkat dibanding tahun lalu saat Perpusnas mendapat nilai 75,74 dan masuk kategori 'Cukup Informatif'.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi jajarannya dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Ke depan, dia meminta jajarannya agar meningkatkan kinerja di bidang informasi, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perpusnas.
"Saya berharap bahwa upaya untuk meningkatkan lagi kinerja di bidang informasi ini sejalan dengan substansi tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjadi sebuah lembaga non kementerian yang memang tupoksinya adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat," ujarnya usai menerima penghargaan.
Dia menegaskan, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Karena itu, Perpusnas sebagai benteng melawan hoaks, harus menyebarkan informasi terpercaya seluas-luasnya. Ia berharap jajarannya bisa meningkatkan nilai dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.
"Ini adalah sebuah peluang yang sangat sempurna dan sangat cukup untuk bisa memastikan nilai ini akan meningkat. Dan tentu saja harus warning jangan sampai malah turun karena itu juga harus disertai kebijakan untuk memberi prioritas dan meningkatkan program kegiatan," katanya.
Ditambahkan, sebagai simbol peradaban, Perpusnas harus mampu memberikan informasi yang mendidik kepada seluruh masyarakat. Karena itu, Syarif Bando berharap jajarannya tidak hanya memiliki kemampuan mengenali informasi instansi, tapi juga instansi lainnya. "Sebab bagaimanapun Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, menyebarkan informasi-informasi kebijakan publik yang dilahirkan oleh stakeholder kita baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI-Polri," tegasnya.
Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara tersebut menyatakan kunci keberhasilan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Untuk itu, badan publik diminta untuk mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi.
"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan kebangsaan yang demokratis," jelas Wapres.
Wapres berharap dengan adanya keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik. "Seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, tentu akan semakin tinggi pula literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kebijakan pemerintah sehingga diharapkan mampu meminimalkan mispersepsi masyarakat dan mendukung penguatan good governance,” urainya.
Pada 2021, KIP melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di 337 badan publik dengan rincian sebanyak 83 badan publik memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KIP setiap tahun. (RO/OL-15)
Tax amnesty telah dijalankan sebanyak dua kali dan terbukti tak berhasil mencapai target yang ditetapkan.
KIP menilai pemerintah selama ini belum pernah secara terbuka menjelaskan secara rinci penerimaan dan pengelolaan PPN.
INDEKS Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di bidang hukum mendapat skor paling rendah dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga pada tanggal 15 Desember 2023, Ketua Komisi Informasi Pusat menyerahkan salinan naskah kajian atas UU KIP yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat
Dalam menyelesaikan tugas seorang public relation tidak sekadar menjadi delivery man yang sekadar fokus menyelesaikan tugas.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Semua buku hasil karya ILPN 2024 tersedia secara digital dan dapat diakses di press.perpusnas.go.id.
Filosofi buku bagi kemajuan bangsa adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Bantuan dari Perpustakaan Nasional RI itu merupakan bentuk penguatan literasi masyarakat di tahun 2025 ini.
KOLABORASI yang kuat antarkementerian dan lembaga harus konsisten dibangun dalam menyikapi langkah efisiensi anggaran di sektor pendidikan.
Kedua pihak akan berkolaborasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Proses pengalihan media yang dapat mencapai ribuan lembar ini, jelasnya dapat memakan biaya yang tak sedikit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved