Jumat 15 Oktober 2021, 06:30 WIB

Warga Diingatkan Agar Berhati-hati Saat Berinternet

Ardi | Humaniora
Warga Diingatkan Agar Berhati-hati Saat Berinternet

ANTARA/Novrian Arbi
Pelajar menggunakan gawai untuk pembelajaran jarak jauh di Sekolah MI Muhammadiyah 2, Bandung, Jawa Barat.

 

DIREKTUR Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI Hasyim Gautama mengingatkan para pengguna internet bahwa mereka perlu memimalisasi risiko menjadi korban tindak kejahatan digital. Hal itu karena internet juga memiliki banyak dampak negatif, terutama tatkala melakukan transaksi bisnis dan perdagangan secara daring.

"Semua urusan dibawa ke internet menjadi lebih mudah dan cepat. Akan tetapi, di sisi lain ada risiko yang perlu kita perhatian," kata dia dalam Seminar Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bertema Langkah Aman dari Kejahatan Digital di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (14/10) secara daring.

Ia menyatakan, pengguna internet harus tahu, paham, dan sadar tentang risiko negatif dari internet sehingga lebih berhati-hati. 

Baca juga: Migrasi TV Analog ke Digital Ciptakan Efisiensi dan Efektivitas Siaran 

Untuk meningkatkan literasi terhadap internet, Kementerian Kominfo memfasilitasi pelatihan gratis penggunaan internet yang aman.

"Kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk menggunakan internet agar kita terhindar dari dampak-dampak negatifnya," papar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti masih minimnya perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.  Alhasil, banyak pemberitaan yang menyeburkan, banyak data pribadi masyarakat Indonesia yang bocor, bahkan ada yang disalahgunakan oleh pihak lain.

Salah satu data pribadi yang rawan digunakan untuk tindak kejahatan adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

"Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia semakin meningkat," papar dia. Ketika terjadi kebocoran, masyarakat hanya bisa pasrah.

Data pribadi itulah yang disetor ke instansi atau penyelenggara sistem elektronik yang kemudian dihimpun menjadi big data.

Untuk mengantisipasi kebocoran data probadi itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan. 

"RUU itu mendesak segera  diselesaikan. Indonesia termasuk negara paling tertinggal karena belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi," papar dia.

Negara-negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah  memiliki regulasi. Bahkan, negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Malaysia dan Filipina juga sudah punya undang-undang tersebut.

Menurut dia, negara di Eropa menjadi acuan dalam penerapan UU perlindungan data pribadi yang baik dan sangat kuat. 

"Karena  undang-undangnya sangat kuat semua tunduk," imbuh dia.

Pakar Teknologi Informasi dari UGM Ferry Wahyu Wibowo sependapat dengan Sukamta. Eksekutif dan legislatif harus benar-benar mampu melindungi data pribadi warga negaranya lewat undang-undang.

Ancaman kejahatan di dunia maya pun akan besar jika tidak ada undang-undang perlindungan data pribadi tersebut. Pasalnya, berbagai kegiatan masyarakat saat ini secara sadar atau tidak sadar harus memberitahukan data pribadi.

Data pribadi tersebut pun saat ini sudah tersebar. Ia kemudian mencontohkan, saat beli handphone baru otomatis memasukkan data pribadi hingga saat membuka app store  juga ditanya kartu kredit. (OL-1)

Baca Juga

Dok. Tokocrypto

Kolaborasi dengan BenihBaik.com, Tokocrypto Salurkan Bantuan Kepada Tenaga Kesehatan Covid-19 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 23:53 WIB
Kampanye Lelang Kebaikan tersebut merupakan rangkaian lelang melalui media sosial Tokocrypto yang mengajak para figur publik melelang...
Istimewa

Osteoporosis, Silent Epidemi yang Terabaikan

👤Zubaedah Hanum 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 21:50 WIB
HARI Ostoeporosis Sedunia diperingati setiap 20 Oktober untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit yang menyerang kesehatan tulang pada...
ANTARA/AMER HILABI

Kesthuri Sebut Kerajaan Arab Saudi Siap Terima Jemaah Umrah Indonesia

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 20:52 WIB
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menyampaikan informasi bahwa Kerajaan Arab Saudi sudah sangat siap menerima umrah dari...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya