Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTUR Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid meminta masyarakat mewaspadai kelompok radikal dan intoleran yang berusaha menyusupi generasi muda dengan cara mengaburkan fakta sejarah bangsa Indonesia.
“Kaum radikal dan intoleran kerap berusaha menghilangkan atau mengaburkan sejarah bangsa ini agar para pemuda Indonesiai tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya,” ujarnya dalam keterangan pers BNPT yang diterima Antara, Sabtu (2/10).
Ahmad Nurwakhid mengatakan hal itu dalam acara “Dialog Kebangsaan: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila” di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (1/10) petang, yang dihadiri sekitar 40 orang dari perwakilan berbagai kalangan lapisan masyarakat dan organisasi di Wonosobo.
Ia menyampaikan paham radikal yang selama ini memfitnah agama dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan suri teladan ajaran agama dan kitab-Nya.
“Radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama sehingga akar masalahnya adalah agama, yaitu agama yang dipahami secara menyimpang,” jelas mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri itu.
Oleh sebab itu, Alumni Akpol Tahun 1989 itu berharap melalui acara tersebut warga Wonosobo mendapatkan imunitas dari segala paparan paham radikal terorisme baik yang dilakukan melalui dunia maya maupun secara langsung.
“Harapan saya masyarakat Wonosobo dapat ikut menggerakkan, ikut meresonansi, dan memberi contoh masyarakat daerah lain agar mencintai toleransi, mencintai NKRI, merayakan keragaman dan perbedaan yang menjadi sunatullah serta menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” tuturnya.
Hadir dalam acara tersebut dai milenial, Habib Husein Jafar, yang ikut memberikan nasihat-nasihat mengenai bagaimana hidup dalam keberagaman dan membangun toleransi antarumat beragama sebagai masyarakat sebuah bangsa.
“Menjaga perdamaian bukan tugas TNI, POLRI atau BNPT saja, karena akan percuma dibuatkan hukum sehebat apa pun jika imajinasinya bukan Indonesia (yang bersatu dalam keberagaman) maka sampai kapan pun tidak akan selesai masalah perpecahan ini,” ujar Habib Husein.
Ia melanjutkan toleransi dan keberagaman yang terbentuk di Kabupaten Wonosobo diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kota lain dan bagi Indonesia untuk dapat disebarkan ke tempat lain, terutama kepada para pemuda yang memiliki peran penting pada masa mendatang.
“Peran utama ada pada pemuda. Karena kita akan menghadapi bonus demografi pada 2030 karena itu kita butuh duta-duta dari anak muda untuk berbicara kepada anak muda dengan 'style' anak muda, dengan cara komunikasi anak muda. Tantangannya adalah bagaimana membentuk generasi muda yang bukan hanya toleran, tapi mampu menyebarkan nilai toleransi kepada sesama,” ucapnnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Wonosobo H Afif Nurhidayat turut mengapresiasi acara ini sebagai upaya vaksinasi ideologi bagi warga Wonosobo dari virus-virus radikal dan intoleransi yang berupaya memecah belah bangsa.
“Sampai hari ini semua umat beragama di Wonosobo hidup nyaman penuh dengan toleransi dan harus kita jaga, namun demikian apakah situasi dan kondisi ini harus kita diamkan? tentu tidak," ucapnya.
"Kita tetap waspada karena kapan pun virus itu bisa muncul. Oleh sebab itu vaksinasi ideologi yang diberikan oleh BNPT dan Habib Husein Insya Allah akan memberikan kekebalan dan herd immunity bagi warga Kabupaten Wonosobo,” kata Afif. (Antara/OL-09)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
KETUA Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya menilai untuk menghadapi tantangan di Indonesia yang kompleks, Islam dan kebangsaan harus berjalan beriringan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved