Wapres Akui Konvergensi Penangangan Program Stunting tak Mudah

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan konvergensi berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting menjadi kata kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Kenyataannya, tambahnya, konvergensi atau upaya untuk memastikan seluruh program tepat sasaran seringkali tidak mudah untuk diwujudkan walaupun mudah diucapkan. Demikian diungkapkan Ma’ruf saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 melalaui konferensi video, Senin (23/8).

Ma’ruf menyebutkan, konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antar berbagai pihak dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Ia juga meminta setiap yang terlibat untuk menghilangkan ego sektoral. 

Baca juga: 

"Kerja kolaborasi adalah kunci, karena intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian program/kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II sampai Pemerintahan Desa juga memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting," paparnya.

Lebih lanjut, Wapres memaparkan bahwa pelaksanaan konvergensi telah mulai dilakukan salah satunya dengan telah ditandatanganinya komitmen percepatan penurunan stunting oleh bupati/walikota dari 154 kabupaten/kota prioritas percepatan penurunan stunting pada 2022. 

"Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan konvergensi antarprogram terjadi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," pintanya.

ia menyebutkan, sebenarnya berbagai program terkait penurunan stunting telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa. Pendanaan programnya pun didapat melalui anggaran kementerian dan lembaga, Dana Transfer ke Daerah (TKDD) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, ada pula yang melalui dana dekonsentrasi, bahkan Dana Desa yang dikelola pemerintah desa, sudah banyak dialokasikan untuk penurunan stunting. Hal tersebut membuktikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran.

Ma’ruf juga meminta berbagai pihak yang terkait agar segera menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Rencana Aksi Nasional ini harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.  

"Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegasnya. (OL-6)