Bahu-membahu Cegah Karhutla

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya menjaga kelesta­rian lingkungan di Tanah Air. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun terus berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat.

Segenap program antisipasi dan strategi terus dijalankan. Salah satunya adalah patroli pencegahan karhutla yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah meminta program Patroli Terpadu yang melibatkan masyarakat untuk diperkuat.

Hal tersebut penting sebagai suatu sistem pencegahan untuk mengendalikan karhutla sedini mungkin. "Patroli Terpadu telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan hingga kini diaktifkan sebanyak 187 posko desa dengan jangkauan hingga 561 desa di sekitar posko," kata Menteri Siti belum lama ini.

Patroli Terpadu melibatkan anggota Manggala Agni, Babinsa (TNI), Bhabinkamtibmas (Polri), dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dalam hal ini, para petugas turun hingga ke tingkat tapak untuk melakukan monitoring wilayah rawan karhutla sekaligus melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan karhutla kepada masyarakat.

Petugas melakukan pengecek­an lapangan (groundcheck) terhadap laporan adanya hotspot/titik panas dari pantauan satelit. Jika ditemukan titik api atau kebakaran, tim yang berada di lapangan dapat secara langsung melakukan pemadam­an secara dini.

Salah satu Patroli Terpadu yang sudah dilaksanakan antara lain di Provinsi Riau dan Sumatera Utara pada 15 Juli-13 Agustus 2021 dengan mengaktifkan 14 posko di Riau dan 5 posko di Sumatera Utara pada desa-desa rawan karhutla.

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi ­Dhewanthi, upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak telah dilaksanakan bersama-sama dengan kolaborasi berbagai pihak yang tergabung dalam Patroli Terpadu. 

“Kami berharap agar semua pihak bisa terus bersinergi. Sinergitas para pemangku kepentingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberhasilan pengendalian karhutla. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pemegang ijin konsesi atau korporasi semua punya peran yang tidak kecil untuk dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pengen­dalian karhutla. Semua upaya pengendalian karhutla yang dilakukan terutama di lapangan selama pandemi ini, agar tetap mengutamakan protokol-protokol kesehatan, dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan semua pihak,’’ ajak Laksmi.

Secara total, lanjut Laksmi, pada 2021 jumlah hotspot pada wilayah rawan karhutla berjumlah 401 titik panas, sementara untuk seluruh wilayah Indonesia terdapat 684 titik panas (data dari satelit Terra/Aqua NASA hingga 12 Agustus 2021). "Apabila dibandingkan dengan total jumlah hotspot tahun 2020 dengan periode sama, yakni sebanyak 1.207, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 523 titik atau 43,33%," paparnya.

Patroli mandiri
Di samping itu, patroli karhutla juga dilakukan secara mandiri oleh tim anggota Manggala Agni. Tim melakukan anjangsana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19 mendatangi langsung ke rumah-rumah, kebun atau ladang, kedai atau warung, dengan tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar.

Sosialisasi diberikan juga kepada masyarakat yang mereka temui di wilayah-wilayah rawan karhutla. Selain memberikan sosialisasi tentang pencegahan karhutla, mereka juga kerap sekaligus memberikan sosialisasi pencegahan covid-19 kepada masyarakat.

Patroli Mandiri Pencegahan Karhutla dilakukan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, dan Wilayah Maluku Papua di sejumlah 704 desa di Indonesia.

Menteri Siti juga meminta untuk terus dilakukan penguatan kapasitas pada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang kini telah ditambah dengan kelompok paralegal. Harapannya, selain mendukung upaya pencegahan karhutla di tingkat paling tapak, kelompok MPA-Paralegal ini dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ekonomi sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

Sebagai informasi, MPA adalah wadah dari sekumpulan masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pe­ngendalian kebakaran hutan dan lahan. Mereka dilatih dan diberi pembekalan sehingga dapat membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa, sedangkan kelompok Paralegal adalah MPA yang telah diberi pembekalan pemahaman tentang hukum sehingga menjadikan  kelompok masyarakat yang berkesadaran hukum Paralegal. Kegiatan ini diinisiasi oleh KLHK bersama BNPB.

MPA diharapkan dapat berperan penting dalam upa­ya-upaya pengendalian karhutla. Antara lain menjadi pelopor dalam upaya pencegahan karhutla dan mendorong kepedulian masyarakat di desanya.

Adapun total jumlah MPA-Paralegal di seluruh Indonesia sebanyak 12 kelompok pada 2020 dan tengah diusulkan penambahannya pada 2021 sebanyak 28 kelompok. Pada akhir tahun ini diharapkan dapat terbentuk sebanyak 40 kelompok MPA-Paralegal.

Teknologi modifikasi cuaca
Upaya lain untuk mencegah terjadinya karhutla adalah dengan memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan di wilayah rawan karhutla. 

Sebagai contoh upaya TMC di Provinsi Riau pada fase pertama 10 Maret – 5 April 2021 secara umum meningkatkan curah hujan sekitar 33%–64% terhadap curah hujan alamnya.

"TMC ini telah kami intensifkan beberapa tahun terakhir dan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita," ungkap Menteri Siti. 

Menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Kementerian LHK Basar Manullang, hasil operasi TMC mampu menaikkan volume curah hujan di wilayah operasi dan sekaligus menaikkan tinggi muka air gambut. Curah hujan naik sebesar 47,2% dari curah hujan historis.

"Upaya pencegahan karhutla (dengan TMC) ini telah diinisiasi Kementerian LHK sejak 2020 bersama-sama dengan BPPT, TNI AU, BNPB, dan BMKG. Tujuan TMC untuk mempertahankan kebasahan lahan gambut sehingga menekan potensi karhutla di wilayah-wilayah rawan," kata Basar.

Di sisi lain, upaya pencegahan karhutla di masa pandemi juga memiliki tantangan tersendiri. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kejadian karhutla cukup rentan mengingat di masa pandemi ini kesulitan ekonomi dapat menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembakaran, baik aktivitas bertani maupun pencurian hasil hutan.

Untuk itu, pencegahan karhutla harus terus dilakukan meskipun dalam situasi pandemi. Menurut Basar, jangan sampai karhutla dengan dampak kabut asap yang akan di­timbulkannya memperburuk kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menyebabkan semakin bertambahnya kesulitan masyarakat.

"Tantangan yang dihadapi para petugas di lapangan selama masa pandemi covid-19 ini antara lain dengan tetap bertugas di lapangan tentunya dapat menjadi ancaman kesehatan bagi mereka. Kemudian di beberapa daerah rawan karhutla yang menetapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) berpengaruh terhadap ruang gerak operasional di lapangan," pungkasnya. (Ifa/S3-25)