Kemensos: Kelurahan/Desa Harus Bantu Penyandang Disabilitas

DIREKTUR Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim, mengatakan, penyandang disabilitas terdampak covid-19 harus dapat mengakses layanan kesejahteraan sosial melalui kelurahan atau desa. Hal itu sejalan Permensos (Peraturan Menteri Sosial) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu. 

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa kelurahan atau desa menjadi ujung tombak pendataan pemberi layanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kata Eva, pihaknya kini terus merapikan atau melakukan perbaikan data. 

"Kami sedang melakukan upaya perbaikan data disabilitas yang ditandai dengan keluarnya Permensos Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu bahwa kelurahan atau desa menjadi ujung tombak pendataan pemberi layanan kesejahteraan sosial," ujar Eva dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Jumat (13/8/2021). 

Setelah diperbaiki, para penyandang disabilitas akan terdata dalam sistem registrasi mandiri dari aplikasi yang terintegrasi melalui sistem kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). "Jadi kita akan menuju satu data Indonesia," imbuhnya.

Kementerian Sosial juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sinkronisasi data sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan kesehatan dengan menerima vaksin covid-19. "Vaksinasi tidak hanya cukup menyuntikkan vaksin ke orang, tetapi dukungan sistem pendataannya," ujar dia.

Selain vaksinasi, Kementerian Sosial juga mengupayakan pemenuhan fasilitas kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta para penyandang disabilitas dengan pengalihan fokus anggaran guna tersedianya alat bantu dan upaya resilien terhadap ekonomi mereka selama menghadapi pandemi covid-19.

"Pandemi covid-19 tidak menyurutkan langkah Kementerian Sosial tetapi menjadi pembelajaran berharga untuk perbaikan pelayanan yang lebih baik ke depan dan memperkuat kolaborasi antarinstansi," tutupnya. (Ant/A-3)