Pemerintah Rapikan Data Kematian untuk Akurasi Asesmen Level PPKM

JURU Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan perihal angka kematian yang tidak dimasukkan dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan ada input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/8). 

Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak pelaporan angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil, sehingga dilaporkan terlambat. "Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tambahnya. Data yang bias ini, menurutnya, menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. 

Namun demikian, Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate lebih dari 21 hari. "Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," urainya. 

Untuk mengatasi hal itu, Jodi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. "Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," bebernya. 

Baca juga: Pemerintah Olah 152 Juta Vaksin untuk Masyarakat

Sembari menunggu proses itu, Jodi menuturkan bahwa untuk sementara pemerintah masih menggunakan indikator lain untuk asesmen, yakni BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. (RO/OL-14)