Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pembangunan destinasi wisata di Taman Nasional Komodo sudah mencapai 95%. Proses pembangunan pun terus berlanjut dan ditargetkan rampung pada awal September mendatang.
"Pembangunan sudah 95%, lanjut sambil UKL UPL diselesaikan oleh PUPR," ungkap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem KLHK Wiratno kepada Media Indonesia, Rabu (4/8)
Pihaknya menghargai usulan UNESCO untuk Taman Nasional Komodo. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kunjungan dengan skala internasional.
Baca juga: UNESCO Minta Indonesia Hentikan Sementara Proyek di Taman Nasional Komodo
"Ini mau selesai akhir Agustus atau awal September. Nanti, kita buat manajemen pengunjung dan kualitas kunjungan. Juga ada Information center besar, agar pengunjung dapat mengetahui sejarah alam, pulau-pulau dan komodo yang sangat purba ini," imbuh Wiratno.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembangunan destinasi wisata hanya 1% dari total wilayah, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar. "Pembangunan untuk sarana dan prasarana luasnya tidak ada 1 hektare dari Taman Nasional Komodo, yang luasnya mencapai 173.300 hektare," pungkasnya.
Menyoroti kekhawatiran UNESCO terkait ekosistem Taman Nasional Komodo yang menjadi salah satu World Heritage, pihaknya memastikan terus memantau kondisi dan dampak lingkungan dari pembangunan.
Seperti, 3.022 komodo yang hidup di Taman Nasional Komodo tidak merasakan dampak pembangunan tersebut. Lebih spesifik, dia menyebut ada 1.320 ekor komodo yang hidup di sekitar Pulau Rinca, yang kini tengah dibangun.
Baca juga: BOR RS Menurun, Sandiaga: Ada Titik Terang Pembukaan Wisata
"Ada 8 ekor komodo yang paling sering aktif di sekitar pembangunan. Kita sudah memantau dampak kegiatan aktivitas manusia dan tidak terbukti ada komodo yang terbunuh atau meninggal," ungkap Wiratno.
Terkait isu pengusiran masyarakat setempat, dia memastikan hal itu juga tidak terjadi. Bahkan, mayarakat di sana turut merasakan dampak positif pembangunan Taman Nasional Komodo.
"Dibangun pagar agar Komodo tidak masuk. Sekarang, dibangun pagar di Kampung Komodo dan Kampung Rinca. Di sana juga sudah ada geliat wisata, seperti diving," terangnya.(OL-11)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Pulau Komodo, pusat konservasi binatang purba Komodo yang masih terjaga hingga sekarang, juga memiliki banyak spot wisata yang menawan
KECE Travel Pass, yang diluncurkan Maret 2024, menawarkan kesempatan eksklusif bagi para petualang untuk menikmati keindahan Labuan Bajo.
Penutupan suatu taman nasional atau bagian dari taman nasional (termasuk TN Komodo) merupakan kewenangan KLHK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990
Kampanye ini menyasar seluruh korps diplomatik, pejabat pemerintah San Francisco, akademisi serta mitra lokal dan asing lainnya.
Kegiatan Ibu Iriana Joko Widodo dengan para pendamping pemimpin ASEAN (Spouse Program) di Puncak Waringin, Rabu (10/5/2023) pagi merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-42 ASEAN 2023.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan tidak ada penutupan Taman Nasional Komodo. Penutupan mungkin sebatas Pulau Komodo dan itu pun, kalau jadi, baru diberlakukan pada Januari 2020.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved