KINI kasus covid-19 mulai naik di luar Pulau Jawa. Apalagi kenaikan kasus di luar Jawa ini bahaya karena faktanya kesiapan faskes di luar Jawa tidak sesiap di Jawa sehingga dikhawatirkan berdampak pada kolapsnya fasilitas kesehatan yang sangat terbatas di daerah.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi tingginya kenaikan kasus dalam beberapa pekan terakhir di luar Jawa-Bali dan mencegah lonjakan kembali di kemudian hari.
"Kita sudah monitor (Fasilitas kesehatan di daerah) secara bersamaan dengan situasi yang ada di Jawa dan Bali tetap upaya testing dan tracing harus tetap diperkuat," kata Nadia kepada Media Indonesia, Minggu (1/8).
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) memakai masker dan menjaga jarak masih rendah hingga menjadi catatan penting.
Dari data tingkat kepatuhan, terdapat sekitar 27,03% desa/kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam memakai masker. Ada sekitar 28,36% desa/kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak.
Angka ini harus disikapi dengan menekan penularan Covid-19 dan mengakselerasi penurunan kasus. Semua pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia harus turut serta mengawasi jalannya protokol kesehatan. Dan mengambil sikap tegas terhadap para pelanggar dengan melakukan penindakan.
"Saya mohon agar semua pihak yang bertanggung jawab, mengawasi jalannya protokol kesehatan untuk dapat lebih tegas menyikapi pelanggaran di daerahnya masing-masing," sebut Prof Wiku.
Baca juga : Mahfud MD : Peran Tokoh Agama Penting dalam Percepatan Vaksinasi
Sebaliknya, bagi daerah yang telah bekerja keras dalam mengatasi kasus di daerahnya, Satgas memberikan apresiasinya. Ke depan harus terus meningkatkan upaya penanganan agar laju penularan dapat dicegah dan angka kematian dapat ditekan.
"Untuk daerah dengan tingkat kepatuhan yang baik, terimakasih atas kerja kerasnya dan harap terus konsisten," ujarnya
Pihaknya juga meminta para camat terutama yang paling banyak desa/kelurahannya belum membentuk posko, segera menginstruksikan desa/kelurahannya membentuk posko saat ini juga. Terlebih ada 7 dari 10 provinsi yang rendah dalam pembentukan posko, sebagian besar kabupaten/kotanya tidak melaksanakan PPKM Level 4.
Data menyebutkan, per 25 Juli 2021 baru sebesar 27% desa/kelurahan di Indonesia yang membentuk yang membentuk posko. Dan masih terdapat 58.687 atau 72,93% desa/kelurahan yang belum membentuk posko. Dan ini artinya sebagian besar wilayah ternyata belum melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan baik.
Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian bagi 10 provinsi yang paling banyak desa/kelurahannya belum membentuk posko. Yakni Sumatera Utara (5.930), Papua (4.860), Jawa Timur (4.211), Jawa Tengah (3.514), Sumatera Selatan (3.195), Nusa Tenggara Timur (3.169), Sulawesi Selatan (2.854), Jawa Barat (2.598), Lampung (2.364) dan Sulawesi Tenggara (2.206).
"Apabila dalam minggu ini bapak/ibu camat dapat memenuhi seluruh desa/kelurahan yang belum membentuk posko, maka bapak/ibu berkontribusi besar dalam penanganan covid-19 dan dalam mencegah kematian," pungkas Prof Wiku. ( OL-2)
