Tanpa Pengawasan, Perpanjangan PPKM Darurat akan Rugikan Rakyat

WACANA perpanjangan PPKM Darurat mengemuka beberapa hari terakhir ini. Perpanjangan kebijakan itu akan menambah panjang beban rakyat ketika tidak diimplementasikan dengan baik.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi jujur dan obyektif atas pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli. Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan. 7-11 Juli dan 13 Juli kemarin, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam keterangan resmi, Kamis (15/7).

Menurut dia, penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan pada hari Minggu, sisanya terlihat lalu lintas berjalan bebas. Tempat perbelanjaan buka seperti hari biasa meski bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan.

Baca juga: Polri-BEM Nusantara Bersinergi Gelar Vaksinasi dan Penanganan Covid-19

"Saya juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan. Seolah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat. Saya melihat semua itu dengan mata kepala saya sendiri, kemarin, 13 Juli, di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor," terangnya.

Sebelumya, pada 7-11 Juli, ia juga melihat kondisi serupa di Jawa Tengah. Walaupun terjadi penurunan mobilitas warga, menurutnya hal itu tidak sebanding dengan laju penularan covid-19.

"Kita harus akui pelaksanaan PPKM Darurat banyak kelemahan di lapangan. Tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Menurut saya, yang utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun enam bulan ini," terangnya.

Kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. Terakhir, banyak daerah yang tidak memberi penjelasan yang jelas mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung.

Jika tren penyebaran covid-19 masih naik dan PPKM Darurat diperpanjang, ia meminta hal itu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan ketegasan pemberian sanksi.

"Kalau pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang," jelasnya.

Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain untuk mengendalikan covid-19. Karena, tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi.

"Bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," pungkasnya. (OL-1)