BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat ini sedang mengembangkan Direct Digital Radiography (DDR) Madeena, sebuah alat radiografi sinar-x untuk menentukan status pasien terpapar Covid-19 dalam tingkatan ringan (mild), sedang (moderate) atau berat (severe).
Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), terdapat 8.000 alat rontgen (x-ray) yang tersebar di berbagai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dan 6.000 di antaranya merupakan alat rontgen konvensional yang berpotensi digantikan oleh DDR. Harga DDR yang mahal menjadi salah satu alasan banyak fasyankes yang belum beralih ke alat rontgen modern ini. Selama ini sebagian besar kebutuhan DDR rumah sakit di Indonesia dipasok oleh produk impor berbagai merek.
baca juga: BPPT
Kepala BPPT Hammam Riza dalam keterangan tertulis mengatakan dengan citra radiografi format digital yang dihasilkan oleh DDR Madeena memungkinkan diterapkannya kecerdasan artifisial (artificial intelligence - AI) untuk mempercepat dokter radiologis mendapatkan alternatif keputusan diagnostik. Formasi DDR Madeena akan dikembangkan menjadi platform pengembangan layanan radiografi digital regional/nasional yang menghubungkan suatu jaringan antar rumah sakit sehingga pelayanan pasien dapat dilakukan secara cepat, efisien, efektif dan produktif.
Pasien dapat diarahkan menuju fasilitas DDR terdekat untuk mendapatkan layanan radiografi. Kemudian citra pasien yang dihasilkan dikirimkan ke cloud server untuk selanjutnya diakses oleh dokter radiologis melalui jaringan pusat layanan kesehatan. Dengan demikian mobilitas pasien dan dokter dapat direduksi.
"Sudah sepatutnya ekosistem inovasi khususnya dalam penanganan Covid-19 dapat kembali hadir dengan produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memicu tumbuhnya industri kesehatan lokal dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi," kata Hammam Riza.
Ia juga menyampaikan inovasi teknologi yang dihasilkan haruslah didukung dengan kajian kebijakan teknologi yang merupakan bagian dari science-based policy dan merupakan ruh pelaksanaan UU Sisnas Iptek. (N-1)
