OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak ‘denial’ dengan kondisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di wilayah Jakarta Raya.
“Situasi rumah sakit di Jakarta Raya bukan hanya over capacity, tapi overcapacity yang tidak tertangani dan menyebabkan kolapsnya pelayanan penanganan kesehatan baik bagi pasien kritis Covid maupun pasien kritis non-Covid,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya, Kamis (8/7).
Baca juga: Empat Hari Pelaksanaan TMC Riau, Curah Hujan Meningkat
Pernyataan ini disampaikan Ombudsman Jakarta Raya setelah melakukan pemantauan terhadap pelayanan Rumah Sakit di Jakarta dari akhir Juni 2021 sampai dengan awal Juli 2021.Selain menindaklanjuti laporan permintaan untuk mendapatkan ruang isolasi dan layanan ICU, Ombudsman juga meminta keterangan kepada rumah sakit terkait dan cross checking ketersediaan rumah sakit melalui aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap versi 2.0).
Sejak 21 Juni 2021, Ombudsman sudah menerima laporan dan konsultasi darikeluarga pasien Covid-19 kritis yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan ruang isolasi baik di Bogor, Bekasi, Depok dan Jakarta. Kondisi keterisian tempat tidur atau 'bed occupancy rate' (BOR) di RS-RS rujukan di wilayah tersebut sudah di atas 90%. Angka ini jauh di atas batas maksimal yang ditetapkan WHO yakni 60%.Sementara antrian untuk masuk ruang IGD sebelum masuk ruang Isolasi dan ICU setiap minggu meningkat dari 10-15 antrian di akhir Juni menjadi rata-rata 20-40 antrian di awal Juli.
Hal itu terkonfirmasi lebih lanjut saat Ombudsman meminta keterangan tertulis kepada beberapa Dinas Kesehatan (Dinkes) diwilayah Jakarta Raya dan cross checking data di Siranap versi 2.0. Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor termasuk wilayahyang antrian IGD nya paling panjang namun daerah lain sama antrinya. Sementaradi Siranap, walaupun masih ada rumah sakit yang memiliki tempat tidur di IGDtapi saat di cek data tersebut tidak valid, tempat tidur IGD penuh dan diikutidengan antrian panjang pasien.Sementaradata kematian akibat Covid-19 dari 21 Juni 2021, sejumlah 7.184 hanyauntuk Jakarta saja. Jumlah ini terus meningkat mencapai angka 8.861 PADA 6 Juli 2021 atau bertambah 1.677 orang.
“Angka tersebut fenomena puncak gununges, karena banyak pasien positif (Covid-19) kritis yang tidak tertangani dirumah sakit dan pasien non-Covid yang juga tidak tertangani akibat penuhnyarumah sakit untuk penanganan Covid,” ujar Teguh lagi. Pasien non-Covid-19 jugamenghadapi masalah ketersediaan ruang rawat inap. Pasien non-Covid-19 harus seringkali mencari3-4 rumah sakit sampai akhirnya menyerah dan merawat keluarganya di rumahdengan meningkatnya risiko kematian akibat tidak adanya penanganan.
Ombudsmanmengapresiasi upaya Kemenkes untuk menjadikan Wisma Haji Pondok Gede sebagairumah sakit cadangan dan rencana redistribusi nakes dari beberapa daerah yangmasuk zona hijau seperti dari Sumatera dan Kalimantan.
“Program tersebut harus segera diakselerasikan mengingat kebutuhan kamar dan nakes di beberapa wilayah sudah sangat tinggi karena dengan konversi tempat tidur 30-40 % justru berpotensi mengurangi pelayanan pasien non-Covid yang jumlahnya juga tidak sedikit,” lanjut Teguh.
Teguh mencontohkan Kota Bogor sudah memiliki rumah sakit darurat sementara, jumlah nakesnya berkurang 30% karena positif Covid-19. Akibatnya layanan di rumah sakit darurat tersebut juga tidak dapat optimal. Sama halnya dengan penambahan tenda di beberapa rumah sakit di Bekasi yang tidak diimbangi dengan rasio penambahan nakes, perawatan terhadap pasien menjadi tidak optimal karena rasionya bisa 1 nakes untuk 20 pasien. (OL-6)
