PEMBANGUNAN sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu agenda prioritas nasional Presiden. Ini tercantum dalam program prioritas RPJMN 2020-2024, yaitu peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
"Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi mendorong peran strategis perpustakaan sebagai organisasi publik yang memiliki andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah dalam keterangan resmi, Rabu (30/6). Bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, melainkan membangun sumber daya manusia yang literat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memenangi persaingan global.
Di Indonesia, pada 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03% (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Sedangkan menurut data yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP), nilai IPM Indonesia untuk 2020 menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara.
Zanariah melanjutkan bahwa data gemar membaca yang dikeluarkan Program for International Student Assessment (PISA) menyebutkan Indonesia berada pada rangking 62 dari 70 negara. UNESCO juga mendata bahwa rasio gemar membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang rajin membaca.
Bertempat di Gedung Perpustakaan Nasional, Rabu (30/6), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan acara talk show yang mengusung tema Dukungan dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat. Acara itu diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan literasi masyarakat, lebih-lebih di masa pandemi covid-19 yang telah mengubah banyak tatanan kehidupan termasuk kegiatan membaca masyarakat.
Secara khusus, melalui kegiatan ini pemerintah daerah beserta masyarakat diedukasi agar lebih menyadari pentingnya pembangunan literasi dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemahaman kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan.
Diskusi interaktif itu menghadirkan narasumber Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, dan Duta Baca Indonesia periode 2021-2025 Heri Hendrayana Harris, serta dipandu Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar.
Untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi, seluruh peserta hadir secara virtual dengan jumlah kurang lebih 5.000 orang berasal dari pejabat kementerian/lembaga terkait, unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pegiat literasi, pustakawan, komunitas baca, akademisi, serta dosen/guru.
Kehadiran peserta dari berbagai latar belakang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran secara luas terhadap arti pentingnya budaya gemar membaca dalam meningkatkan kualitas hidup.
Masyarakat perlu terus didorong. lanjut Zanariah, bahwa budaya gemar membaca memiliki kontribusi positif dalam menciptakan lapangan kerja, tenaga kerja andal dan berkeahlian, serta meningkatkan kesejahteraan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak terhadap pencapaian target nilai budaya literasi dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 63,0 pada 2021, sebesar 65,7 pada 2022, sebesar 68,4 pada 2023, dan sebesar 71,0 pada 2024. Untuk mencapai target nilai budaya literasi tersebut, perlu diimbangi pula dengan kehadiran layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, serta sarana prasarana perpustakaan yang sesuai standar nasional agar dapat menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. (OL-14)
