Pengelolaan Anggaran Pendidikan Harus Diubah

DATA Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa 40%-50% anggaran pendidikan menghilang sebelum sampai ke siswa. Salah satu penyebab 'kebocoran' anggaran ini adalah pengelolaan pendidikan yang teknokratis dan cenderung programmatic. Pengelolaan pendidikan seperti ini sangat terikat dengan persoalan administrasi dan anggaran. 

Hal itu diungkapkan founder dari Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal dalam rapat Bimbingan Teknis Tim Strategis Pendampingan SMK-GSM antara GSM, Ditjen Diksi, Balai Besar dan beberapa guru dan kepala sekolah SMK pilihan di Jakarta, Rabu (23/6).

Selain itu, jelas Rizal, berbagai inisiatif program pendidikan umumnya berasal dari pakar yang bersifat top down yang menyebabkan sering kehilangan konteks dengan kondisi atau tantangan di lapangan. Padahal, pengelolaan pendidikan selama ini terbukti tidak memberikan hasil belajar yang baik dan berkualitas berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) dan Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).  

"69% tingkat literasi penduduk dewasa Jakarta berumur 23-65 tahun berada pada atau di bawah level 1 dari 5 level alias paling bawah.” ungkap Rizal tentang data dari OECD untuk PIAAC. 

Di sisi lain, data yang sama menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa SMA dari tes PISA juga menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membaca siswa Indonesia sebanyak 70% berada di kompetensi minimum. "Artinya, tidak ada kenaikan kemampuan literasi ketika siswa sekolah di SMA dengan ketika telah lulus dari perguruan tinggi. Hal ini mengakibatkan OECD memprediksi bahwa lulusan literasi sarjana kita berada di bawah lulusan SMP di Denmark." lanjut Rizal.

Data tersebut merefleksikan bahwa Indonesia sedang mengalami kebuntuan dalam reformasi pendidikan. Belum lagi, banyak guru atau stakeholder di lapangan yang pro status quo dan antiperubahan. Kalaupun ada inisiatif terobosan program baru, periodenya hanya seumur anggaran yang ada. "Artinya, persoalan bukan pada alokasi anggaran pendidikan melainkan pada penggunaannya yang belum optimal," ujar Rizal.

Dicontohkan Rizal, Vietnam yang memiliki 20% alokasi budget seperti Indonesia  mampu menghasilkan kemampuan literasi, numerasi, dan saintifik yang jauh di atas Indonesia. Melihat situasi ini, Rizal menyampaikan perlunya model pengelolaan transformasi pendidikan yang lebih relevan dengan keadaan zaman. 

Model yang diperkenalkan oleh GSM dalam acara bimtek tersebut adalah transformative change making. Teori ini bertujuan untuk membentuk aliansi baru yang transformatif untuk memobilisasi sumber daya dalam menyelesaikan reformasi yang terganggu.

"Teori ini menekankan pentingnya narasi yang dapat digunakan sebagai instrumen pencipta perubahan. Narasi itu terdiri dari visi atau focal point yang akan diubah, narasi kompas perubahan GSM, dan kisah sukses dari guru-guru setelah mengadopsi GSM," tegasnya. (RO/OL-15)