BELAJAR dari pengalaman, Desa Wisata Hijau Bilebante, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui proyek ISED (inclusive Sustainable Economic Development), mengembangkan Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau.
Buku panduan jilid kedua itu merupakan salah satu sumbangan pemikiran ISED untuk keberlanjutan implementasi proyek yang diharapkan dapat menjadi acuan pelengkap guna membantu pemangku kepentingan (khususnya di tingkat desa) untuk mewujudkan kemandirian desa melalui aktivitas pariwisata secara berkelanjutan.
Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau disusun bersama dalam lingkup kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dan Jerman sebagai kontribusi kedua belah pihak dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di sektor pariwisata.
“Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang dapat terlibat khususnya dari sektor swasta, praktisi, hingga masyarakat desa sendiri sehingga pengembangan desa wisata hijau dapat terlaksana secara holistik” kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam keterangannya.
Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau jilid kedua itu memberikan panduan praktis langkah demi langkah, yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata. Panduan ini juga dapat menjadi acuan pelengkap guna membantu pemangku kepentingan untuk membangun desa wisata hijau sejalan dengan kriteria penilaian Desa Wisata Berkelanjutan.
Panduan ini merupakan kelanjutan dari panduan Desa Wisata Hijau pertama yang disusun pada 2016, yang menitikberatkan pada koordinasi dan kerja bersama antar Kementerian dan antara pusat dengan daerah, serta penyamaan wawasan dan cara pandang pembangunan desa wisata hijau atas dasar peran masing-masing pemangku kepentingan.
Penyusunan Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata dilatarbelakangi oleh kisah sukses pengembangan Desa Bilebante di Lombok yang kini menjadi salah satu contoh pengembangan Desa Wisata Hijau yang inklusif. Pengembangan Bilebante sebagai Desa Wisata Hijau dimulai dari impian masyarakat desa di tahun 2015 yang ingin memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Baca juga : Bali Siap Menerima Wisman, Sandiaga: Vaksinasi Di Kuta Capai 92,7%
Aspirasi masyarakat tersebut gayung bersambut dengan proyek ISED pada 2019 yang mengarahkan diversifikasi dari produk dan layanan pariwisata di Desa Bilante melalui pengembangan bisnis inklusif yang berbasis pada Unique Selling Point (USP) dalam bentuk jasa kebugaran.
Melalui rangkaian pengembangan sumber daya manusia, Desa Bilebante pada akhirnya dapat memperkuat positioning desa Bilebante dalam menciptakan keunikan produk berbasis pada potensi daerah dan permintaan pasar baru.
Di bawah implementasi proyek ISED, potensi alam dan budaya lokal dikembangkan menjadi peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mitra yang mendukung pun berkomitmen penuh baik dari sektor publik, swasta, dan akademisi.
"Kolaborasi yang dibangun merupakan kemitraan yang harus berjalan seimbang dan mengedepankan keuntungan bersama serta keberlanjutan, yang dimulai dari pengembangan sumber daya manusia masyarakat, mengedepankan potensi lokal desa, pemenuhan fasilitas hingga pengembangan regulasi pariwisata desa tersebut,” kata Budi Tirtawisata selaku CEO Panorama Group,
Keberhasilan dari kolaborasi ini telah memperkuat model bisnis inklusif di Desa Bilebante, sekaligus memperkuat keyakinan dari berbagai lembaga yang terlibat untuk melanjutkan dan meningkatkan manfaat yang dapat diciptakan.
Dua lembaga telah bersedia menjadi champion dan driver dalam bidang bisnis inklusif, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leader untuk kebijakan bisnis inklusif dan Universitas Prasetiya Mulya sebagai perwakilan akademisi.
Mitra lainya, seperti Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga terus melanjutkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga terus memperkuat aparatur aparatur desa yang responsif terhadap kebutuhan pengembangan potensi desa dan peningkatan manfaat sosial ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat desa. (RO/OL-7)
