BERDASARKAN survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang Januari hingga Juni 2021 di 42 sekolah yang berada di 7 Provinsi dan 12 kabupaten/ kota, sebagian besar sekolah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi covid-19.
"Dari survei yang kami lakukan 2021 ini, 79,54% sekolah yang diawasi siap menggelar PTM. Ini kenaikannya luar biasa dibanding pada survei yang kami lakukan pada 2020 yang hanya 16,7%," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam konferensi pers bertajuk Amankah Pembelajaran Tatap Muka pada Juli 2021? yang diselenggarakan secara daring, Minggu (6/6).
Adapun, 7 provinsi yang dilakukan pengawsan yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Retno menjabarkan dalam pengawasan yang dilakukan KPAI, terdapat daftar periksa yang menjadi pedoman untuk memberikan penilaian pada masing-masing sekolah.
"Ada 4 bagian dalam daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah, bagian pertama yakni infrastruktur adaptasi kebiasaan baru. Misalnya, apakah sekolah memiliki wastafel, air mengalir, thermo gun. Itu harus ada pendataan," beber Retno.
Selanjutnya, yang menjadi poin penilaian yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM), adanya SOP untuk melaksanakan PTM, serta adanya perjanjian kerja sama dari pihak sekolah dengan fasilitas kesehatan terdekat apabila murid maupun guru mengalami kondisi yang membutuhkan penanganan.
Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil Jasra Putra mengungkapkan, terdapat sejumlah rekomendasi dari KPAI apabila nantinya PTM akan dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang.
Pertama, ia menyatakan KPAI mendorong daerah untuk terbuka dan jujur dalam menyajikan angka kasus covid-19 di daerahnya. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi real dan membaca positivity rate di masing-masing daerah agar penyelenggaraan PTM tidak menimbulkan kluster baru.
"Jangan membuka PTM di sekolah dengan pertimbangan guru sudah divaksin. KPAI meminta pemerintah daerah untuk meminta pertimbangan ahli apakah bisa dilakukan PTM. Jika positivity rate satu wilayah di atas 10%, maka sebaiknya PTM ditunda," bebernya.
Baca juga : BKKBN: Kebijakan Tepat Jadi Kunci Sukses Pelayanan Kontrasepsi
Selain itu, Jasra mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menyaipkan alokasi anggaran dalam mempersiapkan PTM. Dalam pelaksanaanya, pemeritah daerah melalui dinas kesehatan dan dinas pendidikan juga harus melakukan pengawasan secara ketat.
"Pemda harus melakukan edukasi protokol kesehatan kepada pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan murid secara komperhensif dan terus menerusm" ungkapnya.
Adapun, ia juga mengimbau kepada guru BK untuk membuka konseling bagi anak-anak yag mengalami tekanan psikologis selama covid-19. Selain itu, semua pihak juga harus jujur dan terbuka terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
Saat pelaksanaan PTM, Jasra juga merekomendasikan agar sekolah mengedepankan materi-materi yang sulit dan materi praktik. Selain itu, KPAI juga mendorong agar sekolah dapat memperbaiki sistem PJJ.
"Kami juga mendorong keterlibatan partisipasi anak dalam mengambil keputusan saat PTM," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri mengungkapkan, pihaknya optimistis Juli mendatang PTM akan berjalan lancar.
"Sekolah-sekolah bukannya tidak bisa, tapi belum. Kebanyakan daerah sedang uji coba PTM terbatas untuk memastikan PTM aman. Sampai saat ini kami masih optimistis PTM akan lancar. Pembelajaran di semester depan masih blended learning, jadi bersifat fleksibel sesuai kondisi," ucap dia. (OL-2)
