Penanganan Stunting di NTT Diapresiasi

PADA kurun waktu dua tahun terakhir, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai berhasil membuktikan penurunan angka stunting yang signifikan dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 28,2% di 2020. Padahal sebelumnya, provinsi ini menduduki peringkat stunting tertinggi di Indonesia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keberhasilan tersebut saat berkunjung ke NTT, Senin (3/5).

"Di NTT ini kerja sama penurunan angka stuntingnya sangat baik dari pemerintah daerah didukung oleh penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pemerintah pusat hanya tinggal mendorong saja," ujar Muhadjir saat dialog dengan tim penggerak PKK di Kantor Lurah Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.

Muhadjir menekankan pentingnya peranan partisipasi dari kelompok masyarakat seperti tim penggerak PKK dalam menangani masalah stunting di daerah. Melalui ibu-ibu PKK, program intervensi dari pemerintah akan lebih mudah terimplementasi.

Menurut laporan Ibu Penggerak PKK (Provinsi NTT), PKK-nya sangat agresif termasuk juga tenaga-tenaga di lapangan mulai dari PKH, tenaga gizinya, bidan juga bekerja dengan sangat agresif," kata Menko PMK yang dalam acara itu hadir bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Lebih lanjut, kata Menko PMK, nantinya pemerintah akan menyalurkan bantuan dari pusat khusus untuk penanganan stunting. Akan tetapi, menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) khusus stunting yang hampir selesai. Yang akan jadi ujung tombak penanganan stunting adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Sementara, istri Gubernur NTT yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat menjelaskan tim penggerak PKK memiliki kepanjangan tangan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, keterlibatan PKK dalam penanganan stunting sangat strategis.

"PKK di sini punya anggaran Rp30 miliar untuk 2020 dan Rp 30 miliar untuk 2021. Dana ini kita gunakan untuk intervensi stunting dan gizi buruk yang kita berikan selama setahun penuh dengan melibatkan PKK," ungkapnya.

Keterlibatan PKK, tutur Julie, termasuk dalam pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Selain memperhatikan nilai gizi dalam asupan PMT tersebut, ibu-ibu PKK juga memikirkan tambahan pemasukan ekonomi bagi ibu-ibu yang memasak untuk penyiapan PMT.

"Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di NTT, kita juga menginisiasi desa model PKK salah satunya di Lasiana ini. Kita harapkan desa-desa ini dapat menjadi contoh terutama dalam hal penanganan stunting dan gizi buruk," tandasnya.

Ukur lengan
Dalam kesempatan dialog, bidan Yeni Haning meminta para Menteri dan tokoh yang peduli stunting untuk mengampanyekan pita lila. Yakni alat ukur lengan ibu hamil (bumil) dan bayi. Bila ukurang lengan itu menunjukkan warna kuning atau bahkan merah, maka itu jadi indikator si bumil atau bayi rawan gizi.

“Tolong Bapak dan Ibu Menteri mengampanyekan pita lila ini. Karena ini sangat penting dalam penanganan stunting,” kata Yeni.

Muhadjir Effendy merespon dengan sigap usulan bidan Yeni tersebut..Mantan Mendikbud ini langsung mengukur lengan balita Yoshua Mesakh dengan dipandu Yeni. “Kami akan ajak untuk mengampanyekan pita lila ini,” kata Muhadjir sambil mengapresiasi kepedulian tinggi Bidan Yeni. (H-2)