Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan larangan mudik yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai keputusan politik negara. Doni berpesan agar semua pejabat baik pusat maupun daerah untuk satu semangat terkait larangan mudik demi mencegah potensi kenaikan kasus covid-19.
"Mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi," kata Doni seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5).
Doni berpesan agar semua pihak menjalankan larangan mudik. Pemerintah tak ingin kejadian lonjakan kasus signifikan terulang seperti pada Idulfitri tahun lalu.
"Kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumuman (larangan mudik) maka akan tejradi peningkatan kasus 93% diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi," ucapnya.
Baca juga: Kerumunan Horor di Tanah Abang
Doni mengatakan setelah larangan mudik tahun ini diumumkan, masih ada sekitar 7% masyarakat yang nekat akan kembali mudik. Bahkan, imbuh Doni, sebagian sudah ada yang ke kampung halaman.
"Masih ada 7% yang nekat akan kembali mudik bahkan sebelum Ramadan sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas," ujarnya.
Meski secara nasional saat ini tidak terjadi lonjakan besar, Doni menyebut hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif dan angka kematian. Dia pun mewanti-wanti para kepala daerah untuk mencegah lonjakan kasus.
"Kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatra untuk betul-betul evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan pencegahan maka kasus eksponensial akan tidak terkontrol seperti pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu," imbuh Doni.(OL-4)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
KETUA Satgas covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan, menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksinasi ke-4 atau booster ke-2.
Achmad menyebut bahwa pemberian uang jasa pelayanan medis Covid-19 tidak berpedoman pada aturan yang berlaku
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 565 pada Minggu, 9 April 2023. Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.751.168 orang.
Coba ingat-ingat lagi wajah orang terdekat kita yang telah tiada. Begitu pula deretan angka yang hingga kini masih terpampang di laman situs covid19.go.id. Mereka bukan statistik belaka.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
DINKES Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, mewaspadai penularan Mycoplasma Pneumonia dalam suasana Natal dan pergantian tahun dengan menerbitkan surat edaran.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah kembali menerapkan wajib masker di masyarakat seiring munculnya virus korona BA.2.86 atau subvarian Pirola.
ADANYA relaksasi atau pelonggaran pemakaian masker dan rencana masa transisi dari pandemi menuju endemi setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved