KETUA Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan larangan mudik yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai keputusan politik negara. Doni berpesan agar semua pejabat baik pusat maupun daerah untuk satu semangat terkait larangan mudik demi mencegah potensi kenaikan kasus covid-19.
"Mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi," kata Doni seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5).
Doni berpesan agar semua pihak menjalankan larangan mudik. Pemerintah tak ingin kejadian lonjakan kasus signifikan terulang seperti pada Idulfitri tahun lalu.
"Kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumuman (larangan mudik) maka akan tejradi peningkatan kasus 93% diikuti juga angka kematian yang relatif tinggi," ucapnya.
Baca juga: Kerumunan Horor di Tanah Abang
Doni mengatakan setelah larangan mudik tahun ini diumumkan, masih ada sekitar 7% masyarakat yang nekat akan kembali mudik. Bahkan, imbuh Doni, sebagian sudah ada yang ke kampung halaman.
"Masih ada 7% yang nekat akan kembali mudik bahkan sebelum Ramadan sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas," ujarnya.
Meski secara nasional saat ini tidak terjadi lonjakan besar, Doni menyebut hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami kenaikan kasus baik kasus aktif dan angka kematian. Dia pun mewanti-wanti para kepala daerah untuk mencegah lonjakan kasus.
"Kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatra untuk betul-betul evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan pencegahan maka kasus eksponensial akan tidak terkontrol seperti pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu," imbuh Doni.(OL-4)
