Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, menurut pantauan hotspot dari web _sipongi.menlhk.go.id_ bersumberkan dari satelite TERRA/AQUA (NASA) dengan confidence level?80% jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Riau sepanjang tahun 2021 periode 1 Januari - 27 Februari 2021 terpantau sebanyak 72 titik.
Jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama yaitu sebanyak 82 titik di Provinsi Riau. Maka tahun 2021 terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 12,2%.
"Namun demikian hal ini sungguh untuk menjadi kewaspadaan bersama. Apalagi provinsi Riau memiliki tren dinamika hotspot dengan masa krisis sebanyak dua kali. Bulan Februari ini memang sedang memasuki masa rawan karhutla untuk Provinsi Riau," kata
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Basar Manullang kepada Media Indonesia, Minggu (28/2).
Oleh karena itu, katanya, terdapat beberapa upaya untuk mengantisipasi karhutla khususnya di Provinsi Riau.
Pertama, sebagai langkah antisipasi dan kesiapan pengerahan sumber daya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Gubernur Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sebagaimana Keputusan Gubernur Riau Nomor 212/11/2021 selama 259 hari terhitung tanggal 15 Februari - 31 Oktober 2021.
Selain itu, dari hotspot yang terpantau segera dilakukan groundcheck atau verifikasi lapangan apakah hotspot tersebut adalah kejadian karhutla.
"Karena hotspot atau titik panas ini baru merupakan indikasi terjadinya karhutla," katanya.
Adapun, groundcheck dilakukan oleh para petugas lapangan, baik oleh Manggala Agni atau terpadu bersama unsur Polri, TNI, BPBD, atau berdasarkan laporan masyarakat. Jika ditemukan karhutla maka segera dilakukan upaya penanggulangan.
"Penanggulangan karhutla selain melalui operasi penanggulangan dari darat juga dilakukan dukungan operasi melalui udara," ungkap Basar.
Selanjutnya, untuk dukungan operasi udara mulai tanggal 28 Februari 2021 KLHK akan mengirimkan satu unit helikopter tipe Bell-412 untuk memperkuat Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Riau.
"Adapun misi utama operasi udara yang akan dilaksanakan oleh dukungan helikopter ini adalah untuk patroli/pemantauan udara, pemadaman udara, dan evakuasi penyelamatan," bebernya.
Basar melanjutkan, dalam waktu dekat ini KLHK bersama BNPB, BPPT, TNI Angkatan Udara, BMKG dan BPBD Riau juga akan melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Riau dan sekitarnya.
"TMC ini dilakukan dengan maksud untuk membasahi kawasan gambut, mengisi embung, kanal dan kolam retensi untuk menekan potensi terjadinya karhutla," ungkapnya.
Basar merinci, KLHK telah menyiagakan sebanyak 239 anggota Manggala Agni di 5 (lima) wilayah Daerah Operasi (Daops) untuk wilayah Provinsi Riau termasuk Kepulauan Riau.
Daops Brigade Dalkarhutla KLHK di bawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Sumatera ini meliputi Daops Sumatera IV (Pekanbaru), Daops Sumatera V (Dumai), Daops Sumatera VI (Siak), Daops Sumatera VII (Rengat), dan Daops Sumatera VIII (Batam).
Patroli pencegahan karhutla dilaksanakan oleh Manggala Agni atau secara terpadu bersama unsur Polri, TNI, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dalam patroli tersebut selain dilakukan pemantauan lapangan juga memberikan sosialisasi dan kampanye pencegahan karhutla kepada masyarakat.
"Tahun 2021 di wilayah Indonesia terdapat 1.200 desa rawan karhutla yang menjadi sasaran untuk kegiatan pencegahan karhutla," pungkasnya. (Ata/OL-09)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved