Vaksinasi Pada Pekerja Publik Efektif Bantu Penanganan Covid-19

VAKSINASI Covid-19 tahap kedua untuk pekerja publik telah dimulai pada 17 Februari 2021 dan diharapkan selesai pada Mei mendatang. Kelompok masyarakat ini masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua lantaran termasuk kelompok yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga sangat rentan terpapar virus Corona, penyebab CO-19.

Menurut Ketua Komisi Nasional KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Hindra Irawan Satari, prioritas pada pekerja publik memiliki alasan kuat. 

"Apabila mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka laju penyebaran virus dapat diturunkan, sekaligus mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan," ujar Hindra yang akrab dipanggil Hinki daam keterangan tertulisnya.

Di program vaksinasi  tahap kedua, pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pedagang karena mereka paling sering berinteraksi dengan konsumen. Selain itu,TNI dan Polri, guru juga mendapat vaksin itu. Ini tujuannya guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online/virtual dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka. 

Kelompok lain yang menjadi prioritas berikutnya, adalah TNI, Polri, serta kelompok pekerja keamanan. Mereka dianggap berperan penting dalam membantu meningatkan proses tracing (penelusuran kontak) sehingga dapat menentukan langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus. 

Kelompok lainnya adalah pekerja transportasi publik yang terdiri dari antara lain pekerja tiket dan masinis kereta api, supir dan kernet bus, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, supir taksi, dan juga ojek online.

Menanggapi lansia di atas 60  tahun yang juga mendapatkan hak untuk vaksinasi Covid-19. Hinki mengatakan data keamanan dan efikasi bagi lansia sudah disampaikan oleh produsen kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Baca juga : Pemeriksaan Berlapis di Pintu RI Masuk Efektif Cegah Kasus Covid

"Atas dasar inilah, BPOM segera menerbitkan surat izin penggunaan darurat ( EUA) untuk lansia. Sebelumnya hasil penelitian itu belum selesai diolah sehingga EUA belum diberikan," ujarnya. 

Selain itu, pakar imunisasi intu menambahkan, data dari Amerika Serikat memperlihatkan adanya penurunan jumlah COVID-19 setelah dilakukannya vaksinasi secara nasional. "Pemerintah telah melakukan upaya yang terbaik, tinggal dukungan dari masyarakat dan media," bebernya.

Menanggapi tentang laju perkembangan virus di Indonesia, serta efektivitas vaksinasi mampu mengejar pertumbuhan virus, menurut Prof Hinki hal itu bergantung kepada bergantung kepada respons positif dari masyarakat dan media. 

"Lebih banyak yang divaksinasi dan lebih konsisten melakukan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi),  maka lebih besar kemungkinan untuk berhasil, karena ini merupakan upaya bersama, bukan upaya sekelompok masyarakat atau hanya mengandalkan pemerintah saja," jelasnya.

Lebih lanjut Hinki menambahkan, media serta masyarakat harus mendukung segala panduan yang berwenang, serta menghindari berita yang hoaks dan mengelisahkan. Agar pandemi bisa diselesaikan, semua pihak perlu menerapkan praktik 3T (testing, tracing, treatment), 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker), imunisasi dan taat pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sejenisnya.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan, hingga 16 Februari, total jumlah vaksinasi tahap pertama pada tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai 1.120.963 orang dari total target sebanyak 1.468.764 tenaga kesehatan. Sedangkan  target total vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebanyak 181.554.565 orang.

Di Indonesia, seperti kata Menkes dalam jumpa pers Rabu (17/2), juga terjadi tren penurunan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir. Itu setelah dilakukan pendataan dan dikonfirmasi dengan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. (RO/OL-7)