Wapres Soroti Perusakan Lingkungan Sebagai Penyebab Bencana

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyoroti aksi perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Ia meminta kepala daerah segera mengintensifkan penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan maupun penebangan liar di daerah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana. 

"Kepada Pemda, Polda, dan seluruh jajaran segera melakukan pencegahan dan menghentikan penambangan liar sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut," kata Ma’ruf dalam dalam keterangannya saat meninjau korban bencana banjir Karawang, Sabtu (13/2).

Ma’ruf menyebutkan, pemerintah memang mengupayakan untuk segera melakukan proses kedaruratan yang bersifat mendesak yang diikuti dengan pemulihan pascabencana jangka pendek dan jangka menengah. Namun yang tidak kalah pentingnya, ungkapnya, upaya untuk mencegah terjadinya bencana alam. 

"Sebab kalau sudah terjadi bencana, yang menderita bukan hanya pelaku perusakan, namun seluruhnya. Jadi bukan hanya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi tapi juga mencegah," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sejalan dengan komitmen global yang telah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penanganan pascabencana perlu menerapkan prinsip pembangunan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. 

"Untuk dapat dilakukan dengan pelibatan komponen bangsa, tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi juga kontribusi aktif dari masyarakat, termasuk juga dunia usaha," imbuh Wapres.

Disebutkan, bencana banjir yang melanda Kabupaten Subang dan beberapa wilayah di Jawa Barat sejak 7 Februari 2021 lalu telah menyebabkan korban jiwa dan materi yang tidak sedikit. Tercatat lebih dari 38 ribu warga yang terdampak harus tinggal di pengungsian. 

"Tentu saja penanganan banjir tidak hanya dikerjakan oleh unsur pemerintah saja. (Pemerintah) tidak bisa sendirian. Maka, baik pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan swasta diharapkan ikut memberikan peranan dan kontribusinya yang secara kolaboratif  menentukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, selain disebabkan karena dua saluran air yang jebol, banjir di Kabupaten Subang juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi saluran air di wilayah sekitarnya yang tidak baik. 

"Di Kabupaten Sumedang, saya pernah mendatangi sendiri, ternyata di dekat aliran sungainya ada penambangan liar. Saya pernah datangi dan tutup penambangan tersebut, namun hingga kini penambangan liar tersebut masih terjadi. Di Kabupaten Garut, terdapat alih fungsi hutan, yang walaupun berizin, setahun dua tahun tidak apa, bertahun-tahun kemudian menimbulkan masalah. Di Majalengka juga, aliran (sungai) diubah menjadi persawahan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat melaporkan beragam tindakan jangka pendek untuk menanggulangi bencana dan tindakan jangka panjang untuk mencegah bencana banjir terulang kembali telah dilakukan. Ia berharap, penanganan bencana ini juga dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. 

"Penanganan banjir pantura di Kabupaten Subang mohon dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Karena banjir ini dapat menghambat pembangunan Pelabuhan Patimban, yang merupakan salah satu program strategis nasional," terangnya.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. 

"Dua tahun lalu saya pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), untuk dilakukan pembuatan bendungan di wilayah hulu dan normalisasi di hilir Sungai Cibeet dan Sungai Citarum," ungkap Cellica.

baca juga: Banjir di Pantura Jateng Belum Seluruhnya Surut

Pada kesempatan itu, Ma’ruf berharap bencana ini tidak terulang kembali. Dengan kerja sama dari semua pihak, ia yakin nantinya tidak perlu ada lagi yang menjadi korban. Usai memberikan sambutan, Wapres menyerahkan tiga jenis bantuan kepada para pengungsi dan Pemerintah Kabupaten Subang. Secara simbolis ia menyerahkan bantuan dari Presiden, yaitu 1.500 paket sembako, berupa beras, minyak, teh, gula, dan masker. 

Ma’ruf juga menyerahkan bantuan berupa 200 paket alat kebersihan, dukungan dari Kementerian Sosial. Dan terakhir, Wapres menyerahkan bantuan berupa 10.000 alat rapid test, 300.000 masker, 5.000 sarung, dan 1.000 matras, dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (OL-3)