Dokter : Pasien Jantung Bergejala Harus Tunda Vaksinasi Covid-19

PENGURUS Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI) tidak merekomendasikan pemberian vaksin covid-19 bagi para penderita penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner dan hipertensi.

Ketua Umum PP PERKI Isman Firdaus mengungkapkan, vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan yang seharusnya layak diberikan pada individu yang rentan untuk mengalami komplikasi bila terinfeksi covid-19, termasuk di dalamnya mereka dengan penyakit kardiovaskular.

"Belum ada data yang cukup kuat terkait keamanan pemberian vaksin pada kelompok individu dengan penyakit kardiovaksular," kata Isman dalam keterangan resmi, Senin (8/2).

Ia mengungkapkan, penyakit kardiovaskular yang masih bergejala dan tidak stabil dalam tiga bulan terakhir juga tidak dipertimbangkan untuk diberikan vaksin covi-19 sampai tersedia data keamanan dalam uji klinik.

"Gejala tersebut dianyaranya sesak nafas, angina, mudah capek, keterbatasan aktivitas, berdebar, kaki bengkak, dan penurunan kesadaran," jabar Isman.

Namun demikian, Isman menyebutkan, terdapat sejumlah kondisi yang bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan vaksin covid-19, diantaranya penyakit gagal jantung kronik yang stabil atau tanpa gejala, dan penyakit hipertensi tanpa gejala dengan tekanan darah terkontrol, yakni 140/90 mmHg.

"Selain itu, individu dengan penyakit jantung koroner yang sudah dilakukan prosedur revaskularisasi komplit (PCI/CABG) tanpa gejala dalam 3 bulan pun bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan vaksinasi covid-19," pungkasnya.

Pasien penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk dalam kelompok berisiko tertular covid-19 karena bisa mengalami manifestasi yang lebih berat daripada yang tidak memilikinya.

Penyebabnya ialah viral load SARS-CoV-2 yang bisa menyebabkan kerusakan pada paru-paru, tempat di mana terjadi pertukaran oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2).

Gagal vaksin
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan ratusan ribu tenaga medis juga batal disuntik vaksin covid-19 karena tidak memenuhi syarat, termasuk menderita penyakit komorbid seperti hipertensi.

"Sebagian besar tenaga medis memiliki riwayat komorbid yang tak dapat menerima vaksin," katanya, Minggu (7/2).

Karena hipertensi juga, sejumlah pejabat di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah batal melakukan vaksinasi covid-19. Bupati Temanggung M Al Khadziq di Temanggung, Senin, mengatakan sedianya pada pencananangan ini akan divaksin 10 orang, yaitu bupati, wakil bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, Sekda, tokoh agama Muhammad Ziaulami
(Gus Lamik), pelaku seni (Gunawan), dan Kepala BPBD.
 
"Namun ada beberapa orang yang hari ini belum lolos termasuk saya sendiri, karena tadi waktu diperiksa ternyata tensinya melebihi ketentuan. Menurut ketentuan tensi tidak boleh lebih dari 140/90, saya ini tensinya 130/100 sehingga tidak bisa dilakukan vaksinasi hari ini," katanya seperti dilansir dari Antara.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per 13 Oktober 2020, dari total kasus yang terkonfirmasi positif covid-19, persentase terbanyak ialah penyakit hipertensi sebesar 50,5%, kemudian diikuti diabetes melitus 34,5%, dan penyakit jantung 19,6%.

Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto mengiyakan bahwa penyakit kardiovaskular, yakni hipertensi, aritmia, jantung koroner, dan gagal jantung, ialah komorbiditas terbesar covid-19. Disusul dengan penyakit gangguan pernapasan (respirasi), seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis/PPOK, tuberkulosis/TB paru, bekas TB paru, dan kanker paru.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena ACE-2 yang menjadi reseptor SARS-CoV-2 penyebab covid-19 terdapat di sistem kardiovaskular.

"Kenapa kardiovaskular? Karena protein S pada virus korona berkaitan dengan reseptor sel host ACE-2 yang ditemukan di usus, ginjal, dan pembuluh darah. Secara imunologi, masuknya virus ke dalam sel menginduksi keluarnya sitokin yang meningkatkan keparah an," bebernya dalam sebuah webinar di kanal Youtube Persatuan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia (PAPDI), Agustus 2020 lalu. (H-2)