Pemerintah Diharapkan Mencari Akar Permasalahan Stunting

PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio berharap pergantian pejabat dan organisasi penanggung jawab penurunan stunting tidak mengganggu kelangsungan implementasi kebijakan yang telah ada. Ia mengingatkan, persoalan stunting harus dicari akar persoalannya.

“Kesinambungan harus dijaga, program yang bagus dan telah berjalan diteruskan, yang belum bagus diperbaiki. Stunting harus ditekan dari hulu ke hilir mulai dari program edukasi hingga intevensi gizi spesifik pada saat anak gagal tumbuh. Program edukasi penting agar anak tidak salah gizi," ujarnya.

Baca juga: Presiden Tunjuk BKKBN Ketua Program Penurunan Stunting

Menurut Agus, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pengamatan terhadap kondisi gizi anak. Pandemi telah mengakibatkan kegiatan posyandu di banyak daerah terhenti. Padahal selama ini Posyandu berperan besar sebagai langkah awal pengawasan gizi anak.

“Sekarang ini Posyandu kurang aktif, harus dicari cara lain agar gizi dan kesehatan anak terpantau. Menkes dan Ka BKKBN harus berani melakukan terobosan agar angka stunting dapat turun sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Agus.

Sejatinya, Kemenkes telah mengeluarkan Juknis Permenkes No. 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit, di dalamnya mengatur tentang pemberian PKMK (Pangan Olahan Keperluan  Medis Khusus) terhadap anak berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk. Melalui Permenkes dan Juknisnya ini diharapkan upaya pencegahan stunting melalui intervensi gizi dapat ditangani lebih baik, dari yang sebelumnya anak hanya diberikan intervensi spesifik berupa PMT (Pemberian Makan Tambahan) menjadi sebuah oral nutrition supplement dengan kandungan energi lebih besar dari 0,9 kkal/ml.

“Kita sedang berpacu, sekaligus memantau penerapan kebijakan intervensi gizi ini di 10 wilayah yang dilanjutkan menjadi program nasional. Kita berharap inisiatif ini bisa didukung oleh semua instansi agar terobosan kebijakan ini bisa membawa hasil nyata bagi anak Indonesia,” ujar Agus.

Sebelumnya, bertepatan dengan hari gizi nasional pada Senin (25/1) lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional. Hasto pun menyatakan siap menerima perintah Presiden Jokowi tersebut. Hasto menyebut upaya menurunkan angka stunting merupakan tantangan tersendiri.

Presiden sendiri menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Sementara saat ini, persentase penurunan stunting baru mencapai 2,7%. Di sisi lain BKKBN  memprediksi hingga 2024 akan ada 20 juta kelahiran baru. Yang artinya terdapat 20 juta anak yang harus dijaga agar tidak mengalami stunting.

Berbagai upaya penurunan stunting selama ini telah banyak dilakukan. Presiden juga telah menugaskan Kementrian Koordinator PMK, Bappenas, untuk mewujudkan target penurunan stunting. Bahkan, Menteri Kesehatan yang baru saja dilantik pada 23 Desember 2020 lalu juga diharapkan terus melakukan penanggulangan stunting di tengah kesibukan menangani pandemi covid-19. (Ant/A-1)