Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
BANJIR informasi di era internet tak terhindarkan. Kemudahan membuat, memberikan dan menyebarkan informasi di jagad maya mengakibatkan lenturnya sebuah kebenaran informasi.
Kebenaran informasi dapat dipelintir, dibelokkan, yang hasilnya justru kadangkala menjauhi faktanya. Banyak orang kemudian menyebutnya era post-truth. Era pascakebenaran. Era saat kebenaran dapat dikaburkan.
Banjir informasi menghasilkan pandemi hoaks. Hoaks menyebar cepat, karena cepatnya informasi dibagikan dan berpindah tangan. Cukup dengan sentuhan jari dan jempol.
Dulu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara sering membuat guyonan, jempolmu lebih cepat dari otakmu.
Tanpa pikir panjang, informasi apapun di gawai, langsung disebar. Cukup sentuhan jempol, tak perlu berpikir informasi tersebut benar atau salah. Tak perlu juga dipikir dampaknya. Yang penting membagikan informasi.
Hal ini senada disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid. Banjir informasi memang sulit untuk dihindari, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Selasa (19/1).
Saat semua orang kini dapat memiliki gawai yang dalam hitungan detik, informasi dari belahan dunia manapun dapat diketahui. Dan di era milenial kini informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan.
Banjir informasi tentu saja menyisakan residu. Seperti banjir pada umumnya, banjir informasi juga menciptakan penyakit, hoaks namanya.
Banjir yang tak pernah berhenti ini membuat hoaks juga terus berkeliaran. Untuk itu perlu vaksinasi untuk mengatasi penyakit ini.
”Vaksinasi terhadap banjir informasi, karena dari banjir informasi itu ada informasi yang baik dan ada yang tidak. Nah hoaks masuk dalam informasi yang tidak baik, ‘penyakit’, virus informasi. Karena itu harus dilakukan dengan vaksin di dalam tubuh,” ujar Putri Sulung Presiden RI ke-4 (Alm) KH Abdurrahman Wahid di Sleman, Selasa (19/1).
Vaksin hoaks
Ia mengatakan saat ini memang sulit untuk menghindari banjir informasi khususnya dari internet. Untuk itu, vaksin pertama yang harus dilakukan adalah mengelola informasi itu dari dalam diri sendiri, tidak bisa dari luar.
Alissa menerangkan bahwa masyarakat harus dibiasakan untuk berpikir kritis. Karena menurutnya jika terbiasa untuk kritis maka tidak asal menerima ketika ada informasi yang masuk.
Ia mencontohkan kalau informasi tentang Covid-19 maka sumber yang kredibel adalah dari pemerintah dan juga dari ahli medis, kalau dari yang lain harus dicek terlebih dahulu.
Contoh lainnya misalnya tentang terorisme ektrimisme mengajak untuk melakukan hal-hal yang muatannya adalah kebencian, maka perlu melihat apakah dalam agamanya mengajarkan kebencian?
Tentu tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, untuk itu berarti itu informasi yang tidak benar, tutur anggota tim ahli Gugus Tugas Nasional Gerakan Revolusi Mental Kemenko PMK ini mencontohkan.
Vaksin kedua, menurut Alissa, mencari guru agama yang mumpuni. Vaksin ini diperlukan untuk mencegah hoaks yang mengatasnamakan agama dan ideologi yang jelas akan membahayakan negara. Ia menegaskan agar tidak asal mengambil dari internet.
Guru agama haruslah orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi dan diakui. Kemudian jika terkait dengan ideologi negara, maka informasi itu diukur juga.
”Kita cek apakah ideologi tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak ? Kalau tidak sesuai berarti kita tolak. Itu vaksin yang kedua,” katanya.
Vaksin ketiga menurut dia adalah menguji apakah informasi ini selaras dengan apa yang digariskan oleh pemerintah.(Ant/OL-09)
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved