Sosialisasi dan Literasi Adalah Pilar Utama Digitalisasi Penyiaran

ALIH teknologi siaran analog ke digital pada 2022, harus dilakukan secara serius. Pasalnya, salah satu instrumen yang paling terdampak dari alih teknologi selain kalangan industri adalah masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Nuning Rodiyah mengatakan pemerintah harus menyelesaikannya agar tidak menjadi kendala pada dua tahun mendatang. Solusinya dengan menyediakan fasilitas set top box untuk masyarakat tidak mampu.

Karenanya, tambah Nuning, waktu yang tidak lama itu (dua tahun) harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik persiapan aturan maupun infrastruktur, terutama bagi masyarakat agar mudah dalam mengakses penyiaran digital. “Masa transisi selama 2 tahun ini harus diisi dengan upaya seperti sosialisasi ke masyarakat untuk melakukan implementasi siaran digital dan juga didukung oleh lembaga penyiaran,” tutur Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan itu dalam acara Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital yang diselenggarakan KPI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), secara daring di Bogor, Jawa Barat, Senin (26/11).

Seluruh stakeholder penyiaran digital dan juga KPI bertanggung jawab dalam menyiapkan pengetahuan masyarakat untuk memilah dan memilih tayangan. Hadirnya era baru TV digital diprediksi akan menambah jumlah penyelenggara siaran yang artinya jumlah program siaran ikut melonjak.

“Pengetahuan ini tentunya membantu masyarakat untuk dapat merasakan manfaat dari penyiaran digital. Sebenarnya ini tanggung jawab bersama, tidak pemerintah atau juga KPI, agar masyarakat dapat memilih tayangan atau saluran yang baik dalam era baru TV digital nanti. Oleh karena itu sosialisasi dan literasi adalah pilar utama digitalisasi penyiaran di Indonesia,” tutur Nuning.

Langkah maju dengan berubahnya sistem siaran juga menjadi tantangan bagi KPI. Untuk itu, KPI menyiapkan rencana strategis, antara lain akan mengkaji ulang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pengembangan pengawasan siaran, dan penguatan kapasitas pemirsa melalui literasi. “Pasalnya, akan muncul saluran TV yang spesifik seperti misalnya TV religi. Tentunya, aturan jadi agak spesifik karena menyangkut toleransi agama,” jelasnya.

Pengawasan isi siaran KPI pun akan berkembang. Jika saat ini KPI hanya mengawasi 16 TV, pada saat TV digital berjalan, semisal di wilayah layanan Jakarta akan ada delapan kanal yang di dalam setiap kanal terdapat enam sampai 12 saluran dan jika dikalikan rata-rata minimal lima saluran yang terisi maka akan ada 40 saluran TV yang perlu diawasi di Jakarta. “Belum jika dihitung di 225 wilayah layanan secara keseluruhan. Jika kita simulasikan untuk seluruh indonesia akan banyak sekali. Jadi kami harus review sistem pengawasan siarannya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI, Junico BP Siahaan menilai penerapan teknologi siaran digital akan banyak manfaatnya terhadap sistem ketahanan dan keamanan negara. Selain itu, digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif di Tanah Air.

“Tayangan yang dapat memperkukuh integritas nasional harus menjadi strength point untuk masuk dalam tayangan digital nanti. Dari sekarang hal itu harus dipikirkan jadi ketika analog switch off pada 2022, konten yang hadir harus bermanfaat tapi juga menghibur,” papar Nico Siahaan, panggilan akrabnya. (S1-25)