Menkes Otorisasi 6 Vaksin Covid-19

MENTERI Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto menyetujui penggunaan enam jenis vaksin covid-19 yang dibuat PT Bio Farma (Persero), Shinopharm, Astrazeneca, Pfi zer and Biontech, Moderna, dan Sinovac Biotech Ltd.

Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01.07/Menkes/9860/2020 per 3 Desember 2020 yang diunggah di laman Satgas Penanganan Covid-19. Menkes menyebutkan, pengadaan enam vaksin dilakukan melalui dua jalur.

“Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi dilakukan Kemenkes. Sementara itu, untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” sebut Terawan.

Perubahan jenis vaksin, kata Menkes, dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Meski mendapat izin, Menkes menyatakan pelaksanaan vaksinasi akan mematuhi aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.  “Pelaksanaan vaksinasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan POM,” kata Menkes.

Saat ini, diketahui bahwa keenam jenis vaksin tersebut masih dalam tahap pelaksanaan uji klinis. Ada yang tengah uji coba tahap ketiga dan ada juga telah selesai uji klinis tahap ketiga seperti Pfizer. Sebanyak 67% dari 160 juta penduduk Indonesia berusia 18-59 tahun jadi target vaksin covid-19.

Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN RI Arya Sinulingga menyampaikan, pada tahap pertama, pemerintah akan menyediakan 100 juta dosis vaksin Sinovac yang dibuat bersama Bio Farma pada 2020 dan 250 juta dosis bertahap pada 2021.

Dari jumlah itu, sekitar 30 juta tenaga pendidik akan divaksin gratis melalui BPJS dan sebagainya. Sementara itu, untuk yang 75 juta penduduk lainnya lewat perusahaan/biaya mandiri.

“Harganya seharusnya tidak lebih mahal daripada vaksin flu,” kata Arya dalam diskusi dengan Fraksi Partai NasDem.

Distribusi

Pekan lalu, Badan POM telah meluncurkan pedoman pendistribusian vaksin covid-19 sebagai salah satu panduan tata laksana penanganan covid-19 di Tanah Air.

Kepala Badan POM Penny K Lukito menjelaskan, pedoman pendistribusian vaksin covid-19 diluncurkan bersama dengan tiga pedoman pelayanan publik dan pengawasan produk farmasi serta satu panduan penerapan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

Tiga pedoman pelayanan publik dan pengawasan produk farmasi itu di antaranya panduan pemasukan obat melalui jalur khusus, panduan pengajuan dan pelaksanaan uji klinis selama covid-19, dan panduan farmakovigilans dan pengawasan mutu selama covid-19. “Ini menjadi rujukan untuk tangani covid-19,” kata Penny.

Panduan Informatorium Obat Covid19 kini memasuki edisi kedua yang diselesaikan tim Badan POM pada November. Edisi pertama dibuat pada Maret atau ketika virus korona jenis baru mulai melanda Indonesia.

“Pembaruan yang terus-menerus dari informatorium perlu dilakukan, mengingat info tentang khasiat keamanan terkait covid-19 ini sangat dinamis,” pungkas Penny. (Try/Ant/H-2)