Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
LOMPATAN teknologi memudahkan masuknya berbagai macam ideologi. Pelestarian nilai-nilai kebangsaan sangat dibutuhkan untuk menyikapi kondisi saat ini.
"Sejumlah nilai-nilai kebangsaan kita sebenarnya sudah tercakup dalam empat konsensus kebangsaan yang bisa menjadi jawaban untuk menghadapi kondisi saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, dengan tema Pemahaman Nilai Penting Warisan Budaya Dalam Penguatan Kebangsaan, Rabu (25/11).
Diskusi yang dimoderatori oleh Arief Adi Wibowo, Dosen Ilmu Komunikasi UI itu menghadirkan Prof. Dr. Mundardjito (Guru Besar Arkeologi FIB UI) yang membawakan pengantar diskusi dan Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), Dr. Supratikno Rahardjo (Arkeolog/IAAI) serta Suraya Afiff, Ph.D (Antropolog/IAAI) sebagai narasumber.
Diskusi yang digelar secara daring dan luring itu juga dihadiri sejumlah pakar arkeologi, budayawan dan akademisi sebagai pembahas.
Menurut Lestari, empat konsensus kebangsaan seperti UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki nilai-nilai yang bersumber dari budaya masa lalu dalam peradaban bangsa.
Nilai kebhinekaan, gotong-royong dan berbagai nilai-nilai luhur lainnya, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan sejumlah nilai yang diwarisi para leluhur bangsa.
Nilai-nilai tersebut, jelas Rerie, hingga saat ini masih relevan untuk dijadikan jalan keluar dari sejumlah problem yang dihadapi bangsa saat ini.
Legislator Partai NasDem itu berharap para cendikiawan dan pakar budaya dapat ikut menggali nilai-nilai budaya dari berbagai macam warisan budaya yang ada saat ini, agar bisa bermanfaat bagi kehidupan berbangsa saat ini.
Guru Besar Arkeologi FIB UI, Prof. Dr. Mundardjito menilai sejumlah peraturan terkait budaya dan kebudayaan yang ada saat ini belum memiliki peraturan teknis pelaksanaannya.
Sehingga, tegas Mundardjito, upaya pemanfaatan nilai-nilai warisan budaya masa lampau untuk memperkuat nilai kebangsaan saat ini belum optimal.
Menurut Mundardjito, warisan budaya masa lalu harus terus diperbarui maknanya agar bisa dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan saat ini. "Berbagai disiplin ilmu bisa bersama-sama untuk memaknai peninggalan sejarah yang ada saat ini," ujarnya.
Upaya melestarikan budaya, tegas Mundardjito, bukan sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi lebih dari itu untuk keberlanjutan kehidupan generasi bangsa di masa datang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berjanji untuk ikut mendorong tuntasnya pengaplikasian sejumlah aturan terkait kebudayaan, agar aturan tersebut dapat efektif dan bermanfaat.
Pada kesempatan itu pakar arkeologi, Dr. Supratikno Rahardjo prihatin atas banyaknya situs cagar budaya di Indonesia yang mengalami kerusakan, akibat belum adanya aturan perundangan yang efektif untuk mencegah hilangnya situs cagar budaya.
Antropolog, Suraya Afiff, Ph.D berpendapat, warisan budaya sangat sentral dalam pembangunan sebuah bangsa.
Warisan budaya, menurut Suraya, tidak hanya dalam bentuk benda, tetapi juga sikap dan nilai dalam pola pikir kita dalam melihat warisan budaya.
Candi Borobudur misalnya, tambah dia, bukan semata warisan budaya dalam bentuk bangunan. Lebih dari itu, ujar Suraya, juga nilai-nilai budaya di balik hadirnya candi tersebut. Cara pandang untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut, jelas Suraya, harus disosialisasikan untuk memperkaya cara pandang masyarakat saat ini. (OL-8)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di tanah air.
Lestari mengungkapkan bahwa pada penghujung 2025, sejumlah pakar sebenarnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi hujan lebat, fluktuasi cuaca, serta dampak perubahan iklim.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved