KETIDAKJELASAN status guru honorer bakal menuju titik terang. Pemerintah akan mengadakan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 untuk memutus dampak buruk terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mengakhiri kerugian guru honorer.
“Tahun 2021 pemerintah akan melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK Tahun 2021 bersama para menteri melalui konferensi video, kemarin.
Seleksi guru PPPK ini terbuka bagi semua guru, baik berstatus guru honorer termasuk honorer kategori dua (K2) maupun para lulusan pendidikan profesi guru yang pada saat ini belum mengajar.
Ma’ruf menyebutkan, akibat status mereka sebagai honorer, para guru tersebut tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru.
Padahal, imbuhnya, seiring dengan perkembangan zaman, kompetensi guru perlu untuk terus ditingkatkan. “Hambatan-hambatan ini dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer,” tegasnya.
Selain itu, tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). “Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik,” ungkapnya.
Ma’ruf mengakui pemerintah sebenarnya mengalami kekurangan dalam menyediakan jumlah guru. Pasalnya, sejak 4 tahun terakhir jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya karena pensiun, dan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan karena meningkatnya jumlah siswa didik. “Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri ialah sekitar 1 juta guru. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer,” tuturnya.
Ma’ruf menambahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk 1 juta formasi guru PPPK dalam jangka menengah dan bagi mereka yang lulus seleksi tahap pertama.
Pelayanan optimal
Pada kesempatan itu, Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan saat ini berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru ASN di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Akibatnya, siswa sulit mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.
Nadiem meyakini kebijakan seleksi guru PPPK bisa memberikan peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia yang memang layak menjadi ASN, selain memastikan ketersediaan pengajar andal. “Upaya pemerintah ini telah ditempuh dengan koordinasi dan integrasi berbagai program dan kebijakan antarkementerian dan lembaga. Di antaranya, peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan melekatnya, serta proses rekrutmen,” pungkasnya. (Che/Wan/H-1)
