Sabtu 14 November 2020, 14:30 WIB

KDRT Dominasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Atalya Puspa | Humaniora
KDRT Dominasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Medcom.id/ Mohammad Rizal
Ilustrasi

 

KEKERASAN Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi hal tabu di sebagian masyarakat karena dianggap sebagai ranah pribadi/domestik yang tidak perlu diungkap sebagai konsumsi publik. Kondisi ini menyebabkan korban KDRT acapkali tidak terdeteksi sehingga suara korban KDRT tenggelam dalam budaya patriarkhi yang kuat di sebagian masyarakat Indonesia.

Data SIMFONI PPA per tanggal 1 Januari sampai 6 November 2020 berdasarkan tahun pelaporan menunjukkan bahwa dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan (5.573 kasus), mayoritas kasusnya adalah kasus KDRT (3.419 kasus atau 60,75%). Angka ini dikhawatirkan belum menggambarkan jumlah kasus sebenarnya.

Baca juga: Padat Karya Mangrove: Masyarakat Senang, Lingkungan Terjaga

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan KDRT sebenarnya persoalan publik yang secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sehingga dibutuhkan sosialisasi dengan pendekatan khusus ke akar rumput dan komunitas muda-mudi agar mereka mengenali sejak dini jenis-jenis KDRT.

“Mata rantai KDRT dapat diputus bila komunitas muda-mudi sebagai calon ibu dan calon ayah dalam rumah tangga diberikan pemahaman pengetahuan dan peran yang signifikan dalam penghapusan KDRT," kata Bintang dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).

Keberadaan dan pelibatan komunitas muda-mudi, kata dia, merupakan langkah strategis. Semakin cepat kaum muda-mudi mengenali potensi KDRT, maka semakin siap mereka menangkal dan/atau menghindarinya.

Sementara itu, penanganan KDRT bagi mereka yang sudah berumah tangga jauh lebih sulit, dimana kita memerlukan waktu, pengorbanan dan biaya yang lebih banyak. Begitu pula dampak fisik maupun psikologis yang dirasakan korban pun sangat besar.

"Oleh karena itu, sumber daya perlu diinvestasikan pada upaya pencegahan,” tegasnya.

Karena sifatnya cenderung terselubung, maka sosialisasi pencegahan KDRT menurut Bintang harus lebih masif dilakukan dengan menggandeng banyak pihak.

Sementara itu, Kepala Dinas PP dan PA di Kabupaten Luwu Utara, Andi Sarrapi mengungkapkan pencegahan KDRT di wilayahnya dilakukan dengan melibatkan Forum Anak dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang tetap aktif membuka layanan meskipun secretariat PUSPAGA terdampak bencana.

"Pendekatan kekeluargaan yang intensif dari para konselor PUSPAGA turut membantu mengungkapkan kasus KDRT," ungkapnya.

Tahun 2021 mereka berharap dapat memiliki tenaga psikolog klinis tanpa harus merujuk ke Provinsi untuk membantu deteksi dini pada korban KDRT. (OL-6)
 

Baca Juga

ANTARA/Akbar Tado

Kemensos Kirim Bantuan Rp1,7 Miliar untuk Korban Gempa Sulbar

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 16:15 WIB
Selanjutnya seluruh ahli waris korban bencana meninggal dunia akan diberikan santunan dengan nilai yang...
ANTARA

Satgas Covid-19 Tegaskan tidak Ada Vaksinasi Mandiri

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 15:05 WIB
Karena seluruh biaya yang dibayarkan untuk membeli vaksin adalah anggaran pemerintah, sudah semestinya pelaksanaannya juga ditangani...
ANTAR/M Risyal Hidayat

DVI Polri Terima 162 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 14:49 WIB
Selain itu, tim DVI telah menerima 288 sampel DNA dari keluarga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya