BNPB Apresiasi Koordinasi Kesiapsiagaan Relawan Erupsi Merapi

AKTIVITAS vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meningkat. Situasi ini mendorong Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) meningkatkan status aktivitas dari level II menjadi level III pada Kamis (5/11).

Kondisi itu segera disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). BPBD di empat kabupaten yakni Boyolali, Klaten, Magelang dan Sleman telah mengevakuasi kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut berasal dari dusun-dusun yang direkomendasikan BPPTKG untuk dievakuasi ke tempat aman.

Para warga dari beberapa dusun tersebut ditampung di tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) dengan menerapkan protokol kesehatan. Tempat penampungan ini telah dipersiapkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama atau sister village. Di samping itu, pemerintah desa yang dibantu dengan sukarelawan atau relawan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka.

Dalam penanggulangan bencana, relawan memiliki peran yang sangat penting yaitu mendukung penyelenggaraan penanganan di lapangan. Hal tersebut telah ditunjukkan seperti pada dukungan dapur umum lapangan maupun logistik bantuan.

Konteks tersebut menguatkan pada slogan ‘Penanggulangan Bencana adalah Urusan Bersama.’ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu mendorong berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam kesiapsiagaan, khususnya menghadapi potensi letusan Gunung Merapi.

BNPB melalui Deputi Bidang Pencegahan menindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi antarrelawan untuk mengomunikasikan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan memimpin langsung koordinasi tersebut di Yogyakarta.

Lilik menyampaikan, hal penting yang perlu diingat adalah perlunya perencanaan yang matang, seperti persiapan mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dengan skenario terburuk disesuaikan dengan informasi yang disampaikan oleh BPPTKG.

“Kesiapan relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi yang hadir dalam koordinasi hari ini perlu diapresiasi. Namun, kita tetap perlu menyiapkan sebuah perencanaan yang baik. Rencana kontingensi yang dimiliki harus siap diaktivasi menjadi rencana operasi,” ujar Lilik dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Baca juga: Ada Blantik di Lereng Merapi

Lilik menambahkan, informasi bersumber dari satu pintu yaitu BPPTKG, sehingga informasi yang simpang siur atau hoaks tidak meresahkan masyarakat.

Salah satu perwakilan dari Pasag Merapi, Sukiman, menyampaikan hingga saat ini warga Merapi masih mampu menangani secara mandiri.

“Pemerintah pusat tidak perlu turun langsung secara terburu-buru, kami masih mampu menghadapi secara mandiri. Tunggu hingga kami melambaikan tangan, memohon pertolongan, baru kemudian turun tangan,” ujar Sukiman.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan organisasi relawan sepakat terhadap penerapan prosedur kesehatan dan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Mereka yang akan membantu harus dipastikan aman sehingga tidak menimbulkan penularan virus kepada warga yang akan dibantunya.

Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan daerah terutama relawan dalam menghadapi potensi erupsi Merapi. BNPB, BPBD DIY dan Provinsi Jawa Tengah sifatnya hanya mendukung dan mendampingi. Tindak lanjut dari koordinasi ini diharapkan desk relawan dapat diaktifkan guna memetakan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya sehingga alokasinya menjadi tepat sasaran.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan berbagai organisasi kerelawanan yang ada di wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang juga mewakili Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali.(OL-5)