KENDATI sepakat Ujian Nasional ( UN) dihapus, namun kesiapan pemerintah melalui Kemendikbud yang akan melaksanakan Asesmen Nasional ( AN) 2021 dipertanyakan.
"Kalau bicara alat ukur ketercapaian peserta didik untuk diganti alias menghapus UN dari awal saya sangat mendukung. Karena UN ini memang timbangan yang rusak. Itu sangat jelas posisi saya dan UN sendiri berdampak pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia di 20 tahun terakhir Tapi apakah AN layak untuk menjadi pengganti UN? Jawabannya belum tahu karena minimnya sosialisasi dan komunikasi pihak Kemendikbud, " kata praktisi pendidikan Indra Charismiadji menjawab mediaindonesia.com, Senin (26/10).
Indra mengingatkan terkesan semua kebijakan Kemendikbud dibuat sembunyi- sembunyi tanpa uji publik yang jelas.
" Intinya sebagai orang pendidikan saya menolak pelaksanaan AN ini dengan alasan sampai saat ini belum ada naskah akademiknya, " tegasnya.
Dia menyarankan Kemendikbud segera melakukan uji publik naskah akademik tentang AN secara transparan ." Saya kira karena ini urusan besar menyangkut kepentingan luas masyarakat Indonesia maka sebaiknya undang tokoh-tokoh pendidikan membahas AN jangan hanya teman-teman dekat saja. Ini urusan negara bukan perusahaan atau pribadi.Lakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, " tandas Indra.
Dia juga menyayangkan telah banyak beredar buku-buku tentang AN dan bimbel AN.
" ini memanfaatkan kesempatan dalam kebingungan masyarakat. Jadi pemerintah justru menimbulkan kebingungan bukan mengayomi, " tukasnya.
Dia menyarankan Kemendikbud segera melakukan uji publik naskah akademik tentang AN secara transparan ." Saya kira karena ini urusan besar menyangkut kepentingan luas masyarakat Indonesia maka sebaiknya undang tokoh-tokoh pendidikan membahas AN jangan hanya teman-teman dekat saja. Ini urusan negara bukan perusahaan atau pribadi.Lakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, " tandas Indra.
Baca juga :Sosialisasi AN Digesa
Dia juga menyayangkan telah banyak beredar buku-buku tentang AN dan bimbel AN.
" ini memanfaatkan kesempatan dalam kebingungan masyarakat. Jadi pemerintah justru menimbulkan kebingungan bukan mengayomi, " tukasnya.
Dia berharap Kemendikbud jangan melangkah jauh terlebih dulu kalau belum matang program AN . "Ini negara yang tidak bisa salah urus. Korbannya adalah generasi penerus kita nantinya.Mas Menteri harap jangan membuat gaduh lagi seperti kasus Merdeka Belajar dan POP, " pungkasnya.
Pada bagian lain, Rizki Pradana guru SMP-SMA Cita Buana di Jagakarsa Jakarta
mengaku mengapresi Kemendikbud yang menghapus UN." Penggantian danpenghapusan UN saya setuju. Tapi perihal penggantinya baru akan disosialisasikan Jumat ini.," ungkap Rizki.
Dia mengaku belum mengetahui persis tentang AN. Menurutnya sejumlah sekolah di DKI mungkin telah disosialisasikan.Rizki mengaku kasihan kalau anak hanya dinilai dari satu jenis ujian yang tidak representatif.
Dia menyarankan agar AN dapat disesuaikan dengan profile sekolahnya. "Jangan gunakan standar sekolah mahal dan favorit untuk mengasesmen sekolah swasta biasa atau sekolah negeri di pelosok, " tukas Rizki.(OL-2)
