KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerapkan Merdeka Belajar sebagai program kebijakan baru yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
Dalam mengimplementasikan program tersebut, Mendikbud menegaskan para guru harus memiliki esensi kemerdekaan berpikir sebelum mengajar para siswa.
Dalam program Merdeka Belajar, nuansa pembelajaran akan dibuat nyaman yang mengajak para murid dapat berdiskusi lebih dengan para guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi lebih membentuk peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan dan berkompetisi.
Selaras dengan kebijakan Kemendikbud, SMAN 8 Jakarta menggelar Seminar dan Diskusi yang bertema "Inovasi Pembelajaran untuk Perubahan Paradigma Asesmen Nasional' yang digelar melalui Live Streaming di Zoom dan YouTube SMAN 8 Jakarta atau Smandel pada Senin (20/10).
Narasumber dari Kemendikbud, Moch. Abduh, PhD,yang menjabat sebagai Pengembang Teknlogi Pembelajaran, Ahli Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, mengatakan kompetensi siswa yang diuji pada Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK) adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), menggunakan bahasa (literasi), dan penguatan pendidikan karakter.
Dalam acara yang diselenggara Forum Orang Tua Angkatan 2022, Abduh menjelaskan bahwa pelaksanaan AKM dan SK tersebut akan diterapkan di tengah setiap jenjang pendidikan seperti kelas IV, VIII dan kelas XI. “Hal ini berdampak positif di mana guru akan termotivasi untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran di kelas sejak awal,” jelasnya.
Menurut pejabat Kemendikbud ini, guru tidak lagi terbebani oleh Ujian Nasional (UN), termasuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang selama ini menentukan kelulusan siswa di suatu sekolah. Sebaliknya para guru lebih terfokus untuk membekali para siswa mereka dengan berbagai kemampuan numerasi, literasi, dan karakter siswa.
“Kebijakan AKM dan SK sebagai sebuah kebijakan baru memang harus benar-benar dipahami pihak sekolah, para guru, orang tua, dan siswa,” jelas Abduh.
Ia menegaskan bahwa AKM bukanlah merupakan alat ukur atau patokan untuk jenjang pendidikan lanjut, misalnya, dari jenjang pendidikan SD melanjutkan ke jenjang SMP maupun dari SMP ke tingkat SMA.
Namun hasil AKM dan SK, kata Abduh, juga bukan alat ukur referensi bagi sekolah ataupun perguruan tinggi negeri (PTN). Akan tetapi, hasil AKM akan ditindaklanjuti agar sekolah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. “Jadi bukan membandingkan sekolah dengan satuan pendidikan sejenis, misalnya hasil AKM ini SMA 8 lebih baik dari SMA lain, bukan itu!” katanya.
“Namun, jika AKM dilakukan dengan baik, maka kita akan mendapat banyak informasi dari proses tersebut. Informasi ini tentunya untuk peningkatan hasil belajar siswa,” paparnya.
“Jadi, kebijakan baru AKM yang bertujuan sebagai bentuk evaluasi terhadap Pendidikan peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diharapkan dapat menggantikan peran Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Tahun Pelajaran 2020/2021 ini,” jelas Abduh.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta, Rita Hastuti, mengatakan, sekolahnya akan terus berinovasi di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan belajar dan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.
“Dalam konteks pembahasan AKM, saya hanya mengingatkan bahwa dunia, termasuk negara kita Indonesia tengah mengalami berbagai perubahan, karena itu kita harus siap dengan perubahan itu. Terobosan dan inovasi jadi kunci untuk terus mengikuti perkembangan,” katanya.
Sementara Ketua Komite SMAN 8, Tommy Juniarto, menyambut baik langkah yang ditempuh sekolah untuk menggelar diskusi tentang AKM ini mengingat hal ini menjadi bagian yang akan dikerjakan sekolah. “Terima kasih untuk semangat dan support semua pihak,” katanya. (RO/OL-09)
