Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
BERAGAM vaksin covid-19 dibuat melalui penelitian berbeda-beda dan mengeluarkan biaya besar. Model pembelian tiap vaksin pun tidak sama.
"Yang membuat mahal bukan biaya produksi melainkan penelitian hingga sampai tahap klinis. Jadi nanti modelnya tidak akan sama untuk setiap pembelian. Intinya setiap pembelian yang dilakukan pemerintah harus transparan dan akuntabilitas harganya," kata Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPPEN) Raden Pardede kepada Media Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Karena itu, Komite Penanganan Covid-19 dari awal sudah melibatkan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai contoh, dalam pengadaan vaksin covid-19 AstraZeneca, Indonesia harus memberikan uang muka sebesar US$250 juta atau sebesar Rp3,67 triliun. Ini dilakukan agar Indonesia sudah memperoleh vaksin asal London tersebut pada Januari 2020.
"Intinya berdasarkan kesepakatan dunia bahwa nanti biaya produksi tidak akan diambil. Biaya penelitian sangat mahal sehingga ini akan ditanggung oleh negara yang membayar uang muka," ujarnya.
Jika terlambat dan tidak bayar uang muka, Indonesia bisa terakhir yang mendapatkan vaksin itu dan belum tentu akan divaksinasi pada 2021. "Nah ini menarik karena barangnya belum ada tapi orangnya harus beli yang dilakukan berbagai negara," tambahnya.
Secara garis besar, negara-negara di dunia turut membiayai penelitian vaksin covid-19 yang memakan biaya besar tersebut.`Untuk negara berkembang yang benar-benar miskin, pemesanannya lebih lama dan dipastikan akan lebih murah. Negara-negara kaya akan membayarnya lebih mahal.
"Kemungkinan gagal tentu ada tapi jangan dianggap sebagai kerugian negara. Ini diambil untuk keselamatan manusia asal dilakukan secara transparan, tidak ada korupsi, dan bersama-sama," ungkapnya. (OL-14)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
KETUA Satgas covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan, menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksinasi ke-4 atau booster ke-2.
Achmad menyebut bahwa pemberian uang jasa pelayanan medis Covid-19 tidak berpedoman pada aturan yang berlaku
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 565 pada Minggu, 9 April 2023. Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.751.168 orang.
Coba ingat-ingat lagi wajah orang terdekat kita yang telah tiada. Begitu pula deretan angka yang hingga kini masih terpampang di laman situs covid19.go.id. Mereka bukan statistik belaka.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat
Pada November tahun ini diharapkan ada 5 juta dosis vaksin dalam negeri yang bisa dipakai masyarakat dan pada Desember juga diproduksi 5 juta dosis.
Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19, yang tersedia untuk gawai dengan sistem operasi Android dan iOS, serta versi website.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved