DIREKTORAT Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama legislator,anggota Komisi X DPR RI menggelar kegiatan Koordinasi Penguatan Peran SMK dalam Pembangunan Pedesaan di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan atas inisiasi Bidang Tata Kelola Direktorat SMK Kemendikbud tersebut dihadiri para kepala sekolah SMK dan kepala desa se-Kabupaten Tasikmalaya berlangsung sejak 13-15 Oktober 2020.
Kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan program SMK Membangun Desa yang dicanangkan Direktorat SMK Kemendikbud. Program ini juga didukung legislator Ferdiansyah yang juga nggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Hadir sebagai pembicara, Gus Marlock Ketua Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia (FP3MKI), Alva Edy Tontowi dan Ambar Pertiwiningrum dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Turut hadir Faiz Zawahir Muntaha dan Faisal Bani Kaham dari Pranadipta Consulting.
Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud M Bakrun berharap, kegiatan itu dapat menguatkan peran SMK dalam membangun desa. Hal ini penting mengingat sebagian besar SMK berada di pedesaan. Kawasan pedesaan juga mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dengan peran SMK di dalamnya.
Menurut, Bakrun, ini program sinergi pertama antara SMK dengan pemerintahan desa. Adapun tujuan dari program ini guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan. Direktorat SMK Kemendikbud juga berencana menunjuk sebagian desa untuk menjadi pilot project menerapkan pelaksanaan program ini.
Baca juga : Mendikbud Minta Guru Penggerak dalam Program Merdeka Belajar
“Baru tahun ini Direktorat SMK Kemendikbud mempunyai program agar SMK bisa bersama pemerintah desa membangun desa. Hal ini guna merespon kebutuhan SDM di desa. Ke depan program ini akan menjadi program andalan Direktorat SMK, " kata M Bakrun.
Nantinya akan ada 500 desa yang akan menjadi pilot project pada tahun 2021. "Ke depan program ini akan menjadi program andalan Direktorat SMK Kemendikbud.Kami targetkan 500 desa yang akan menjadi pilot project pada tahun 2021 mendatang.” ujar Bakrun.
Pada kesempatan sama, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengingatkan, urbanisasi di Indonesia masih tinggi. Hal ini membuat para angkatan kerja produktif lebih memilih untuk bekerja di perkotaan ketimbang membangun desanya.
Menurutnya, adanya UU Cipta Kerja dapat berpengaruh positif dalam pendidikan jenjang SMK dengan adanya kemudahan untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di pedesaan.
“Angka urbanisasi masih tinggi, masyarakat lebih memilih pindah ke kota dibanding dengan membangun desa. Bank Dunia mencatat urbanisasi di Indonesia hampir 55% dari keseluruhan angkatan kerja. UU Cipta Kerja diharapkan berpengaruh terhadap SMK, diantaranya pembangunan SMK di kawasan ekonomi khusus atau KEK yang berada di pedesaan.” ujar Ferdiansyah.
Dalam kegiatan ini secara simbolik digelar penandatanganan perjanjian kerja sama.atau MoU yang saling mengikat antara SMK Plus YSB Suryalaya dengan Desa Tanjungkerta Tasikmalaya. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan yang menjadi basis utama berkembangnya SMK di tanah air.(OL-7)
