Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETIKA jumlah orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan terus meningkat, sistem pelayanan kesehatan menunjukkan keterbatasannya, dari sisi infrastruktur, teknologi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Itu menjadi pelajaran berharga yang didapat Indonesia dari pandemi covid-19, seperti dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan Brawijaya Hospital Saharjo di Tebet Barat, Jakarta Selatan, kemarin.
Untuk merespons kondisi ini, imbuh Anies, teknologi terbaru dan peningkatan kapasitas SDM terbaik menjadi keniscayaan agar terwujud sistem kesehatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dipaksa oleh pandemi, kata Anies, tren layanan kesehatan mulai bergeser dan beralih dari volume based service atau fee based service (pelayanan berbasis kapasitas atau pembiayaan) menjadi value based care (pelayanan berbasis nilai). Salah satu bentuknya ialah berkembangnya layanan telemedicine.
“Pergeseran ini harus juga diantisipasi oleh rumah sakit baru seperti Brawijaya Hospital karena kita menyadari bahwa masyarakat sekarang mempunyai ekspektasi tinggi seperti saya sebut tadi. Mereka akan menuntut pengalaman pelayanan kesehatan yang berbeda, bukan sekadar soal biaya, bukan sekadar soal alat, tapi soal pengalaman,” pungkasnya.
Merujuk pada surat edaran dari Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga memberikan layanan telemedicine yang disinergikan dengan fitur konsultasi daring di aplikasi Mobile JKN.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan pembiayaan BPJS-K untuk rawat inap tingkat lanjut (RITL) masih menghabiskan biaya tertinggi. RITL hingga Juni 2020 bahkan telah menghabiskan dana Rp29,3 triliun atau lebih banyak jika dibandingkan dengan di 2014 yang cuma Rp25,2 triliun. Sayangnya, imbuh Asih, selama ini jumlah anggaran yang dibelanjakan lebih banyak daripada pendapatan, serta tren utilisasi mengalami kenaikan hingga menghasilkan defisit. “Misalnya, hemodialisis (cuci darah) kok bisa 56 kali dalam satu tahun? Apa dasarnya?” ujarnya dalam sebuah webinar. (Put/Aiw/H-2)
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis.
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved