Kaharingan Berharap Pengakuan Pemerintah RI (3)

SEJAK lama masyarakat Dayak penghayat agama leluhur nusantara seperti Kaharingan, berharap adanya pengakuan dari pemerintah. Pengakuan agar setara dengan enam agama lain secara hukum di Indonesia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 97 pada 7 November 2017 tentang Aliran Kepercayaan Kaharingan sedikit banyak telah memunculkan kegembiraan bagi masyarakat suku dayak.

Namun keterkaitannya dengan masalah E-KTP tidak sesederhana itu karena putusan MK ini soal administrasi kependudukan, bukan soal pengakuan agama. Keputusan MK materinya soal administrasi kependudukan.

Rubi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebut, tanpa pengakuan resmi Kaharingan sebagai agama masyarakat adat menemui banyak kesulitan. Bukan hanya menyempitnya akses pendidikan, tapi juga dalam mencari nafkah.

Jika kukuh pada pendirian dan enggan berpindah pada enam agama yang diakui pemerintah, maka penganut Kaharingan harus berpuas diri dengan kehidupan ala kadarnya. "Terkendala dalam persyaratan melamar kerja, karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah" kata Rubi.

Bukan bermaksud melebih-lebihkan cerita. Karena sebagai penganut agama leluhur, Rubi menyimpan banyak pengalaman pribadi. Misalnya, untuk mengurus administrasi kependudukan saja sulit. Mau tak mau ia memilih Hindu
sebagai agama yang tercantum di kolom KTP, agar dapat melanjutkan pendidikan.

Baca Juga: Bertahan, meski Balian Terus Berkurang (2)

Keharusan memilih salah satu agama yang diakui pemerintah dalam dokumen kependudukan, tak jarang malah mengaburkan peribadatan yang dilakukan sehari-hari. "Ironisnya, dengan memilih salah satu agama membuat mereka tidak paham, karena sehari-hari ajaran leluhur yang dijalankan," terang Rubi.

Nesiwati menimpali, belum ada wadah untuk membina dan melayani penganut agama leluhur. Wakil Sekretaris Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) itu membayangkan semacam direktorat jenderal agama asli Nusantara di Kementerian Agama. "Pengakuan sudah ada, tapi pembinaan pemerintah belum ada," tegasnya.

MAKI kini memperjuangkan pengakuan di aplikasi KTP. Lalu mencetak buku pelajaran Kaharingan. Serta anggaran untuk gaji pengajar di kalangan rohaniawan yang kerap disebut Basir Pisor. "Kami ibarat ayam mati di lumbung padi," keluh Nesiwati.

Permasalahan penulisan kolom agama di KTP tersebut akhirnya merambat seperti mata rantai. Pendidikan anak-anak suku dayak di sekolah juga disesuaikan dengan agama yang ditulis di KTP orangtuanya. Padahal, penganut kaharingan merasa punya agama sendiri dari leluhur mereka.

Hal ini menjadi salah satu alasan penganut kepercayaan kaharingan di Kalsel bertekad akan terus berjuang mendesak pemerintah mengakui kaharingan sebagai agama. (OL-13)