Pemutakhiran DTKS Bisa Luruskan Bansos

PEMERINTAH telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 

SKB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemutakhiran data sehingga program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran. Hal itu tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri No 360.1/KMK/2020, No 1 Tahun 2020, No 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyambut baik penerbitan regulasi tersebut. Sebab, katanya, selama ini pemutakhiran data menjadi isu krusial terutama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial.

“Selama ini masih ada masalah pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat,” kata Mensos Juliari kemarin.

Dalam SKB ini bahwa secara garis besar, tugas dan fungsi Kemensos ialah menyiapkan DTKS sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan pemda, dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas dan fungsi Kemendagri ialah memfasilitasi pemda (kabupaten/kota) untuk melakukan pemadanan DTKS dengan nomor induk kependudukan.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan mendorong pemda melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pemutakhiran DTKS ini dinilai sangat penting karena selama ini pendataan sosial dinilai sangat buruk. Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan dari 500 lebih kabupaten dan kota di Indonesia hanya sekitar 100 daerah yang memperbaharui data kemiskinan selama 10 tahun terakhir.(Ifa/H-1)