Peta Jalan Pendidikan Harus Visioner

PETA jalan pendidikan harus ada sebagai model pendidikan nasional yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan dunia di masa datang. Peta jalan pendidikan nasional menjadi keniscayaan bagi perjalanan panjang pembangunan manusia Indonesia yang unggul.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan hal itu saat membuka diskusi daring bertema Peta jalan pendidikan nasional yang digelar Forum Diskusi Denpasar12 bekerja sama dengan DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, kemarin.

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Luthfi Assyaukanie PhD itu, menghadirkan narasumber Ahmad Baedowi (Direktur Eksekutif Sekolah Sukma, Aceh), Hamid Muhammad PhD (anggota Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP 2019-2023) dan Dr H Kasiyarno, MHum (Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah).

Selain itu, seminar juga menghadirkan panelis Adj Prof Ismail Suardi Wekke, PhD (Ketua Forum Dosen Indonesia Wilayah Papua) dan Dr Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis).

Menurut Lestari, pola-pola pengajaran yang diterapkan saat ini masih mengacu pada pola lama, sebagai contoh guru memberi pengetahuan kepada muridnya satu arah saja. Padahal, dalam perkembangan saat ini, proses mendapat pengetahuan bisa didapat dari berbagai sumber. Karena itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, peta jalan pendidikan nasional diharapkan bisa mengakomodasi perkembangan dunia saat ini.

Peran pemerintah dalam upaya menjalankan peta jalan pendidikan nasional sangat besar. Apalagi, jelas Rerie, konstitusi kita lewat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2, mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia.

Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno berpendapat rancangan program pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, tetapi berdasarkan kajian pengalaman masa lalu. “Ada kesinambungan program-program yang telah dijalankan dengan program masa datang.”

Gratiskan internet

Pada acara diskusi daring lainnya, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Aris Junaedi, kemarin, mengatakan pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp 1 triliun dalam program pembelajaran jarak jauh secara daring di tengah pandemi covid-19. Anggaran ini akan digunakan untuk menyubsidi pulsa internet dan infrastruktur jaringan aplikasi pembelajaran.

Pernyataan Aris Junaedi ini menjawab temuan faktual yang diungkap pembicara dari Ketua Iluni Sekolah Pascasarjana UI, Audrey Tangkudung. #Dalam paparan awalnya, Audrey mengungkapkan kondisi tidak meratanya dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan secara daring di era pandemi ini.

Menurut Aris, Kemendikbud telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menyediakan layanan kuota berbiaya murah bagi pengajar dan peserta didik.

“Kami juga menggandeng sejumlah provider dan aplikasi, di antaranya dengan kerja sama dengan Google Classroom dan Amazon.com,” pungkasnya. (Bay/Aiw/H-1)