PETA jalan pendidikan dibutuhkan untuk mencari sistem model pendidikan nasional yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan dunia di masa depan. Pola-pola pengajaran yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus segera diperbaharui.
Pernyatan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam acara Forum Diskusi Denpasar 12 yang dilaksanakan secara virtual. Rerie sapaan akrabnya menyebut peta jalan pendidikan nasional menjadi sebuah keniscayaan bagi perjalanan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.
"Pola-pola pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus diperbaiki untuk menghasilkan karakter kebangsaan yang kuat," kata Rerie di Jakata, Rabu (29/7).
Dalam diskusi yang terselenggara melalui kerja sama DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Rerie melanjutkan pola-pola pengajaran yang diterapkan saat ini masih mengacu pada pola. Salah satu contohnya yakni guru sebagai tenaga pengajar yang hanya memberi informasi secara satu arah ke murid.
"Padahal dalam perkembangan saat ini, proses mendapat pengetahuan bisa didapat dari berbagai sumber. Oleh karena itu, peta jalan pendidikan nasional diharapkan bisa mengakomodasi perkembangan dunia saat ini," tuturnya lebih lanjut.
Rerie melanjutkan, peran pemerintah dalam upaya menjalankan peta jalan pendidikan nasional sangat besar. Konstitus melalui UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia.
Baca juga : Pendidikan Indonesia Dinilai Baru Belajar Merdeka
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peran penting dalam menyukseskan pencapaian prioritas nasional pemerintah, yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Dikdasemen Kemendikbud RI Hamid Muhammad menjelaskan, pemerintah telah memiliki program Merdeka Belajar sebagai salah satu bagian dalam menyempurnakan peta jalan pendidikan. Program ini ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pendidikan di Tanah Air selama ini.
"Untuk menjalankan program ini memang dibutuhkan perbaikan dalam sejumlah sektor yaitu sektor infrastruktur dan teknologi; perbaikan kebijakan, prosedur dan pendanaan; perbaikan kepemimpinan dan perbaikan kurikulum," tegas Hamid.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Sekolah Sukma di Aceh, Ahmad Baedowi menilai program Merdeka Belajar yang diusung Kementerian Pendidikan merupakan program yang baik. Kemendikbud tinggal menyempurnakan perbaikan dan fokus pada sektor yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah dalam upaya menuju pelaksanaan program Merdeka Belajar.
Kejelasan dalam merealisasikan perbaikan di sejumlah sektor pendukung program Merdeka Belajar bisa mempercepat pelaksanaan program tersebut," tutur Baedowi. (OL-7)
