Muhammadiyah Mundur, Desak Seleksi POP Dikaji Ulang

MAJELIS Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kasiyarno meminta Kemendikbud untuk meninjau ulang proses seleksi program tersebut karena dinilai tidak kredibel dan transparan.

“Kita menyarankan supaya ada kaji ulang atau peninjauan ulang terkait dengan keputusan pengumuman hasil evaluasi program ini karena kita melihat ada indikasi-indikasi yang tidak fair, tidak transparan. Kita khawatir organisasi penggerak yang ditunjuk itu tidak akan bisa melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Itu kan jadi mubazir karena tidak memenuhi sasaran, padahal APBN itu harus pertanggungjawabkan sedemikian rupa, harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” ujar Kasiyarno dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (22/7).

Baca juga: LP Maarif NU Mundur dari Organisasi Penggerak

Lebih lanjut Kasiyarno tidak menampik bahwa program Organisasi Penggerak Kemendikbud memang kreatif dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia di tengah banyaknya permasalahan yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah kemudian memutuskan untuk turut berpartisipasi dalam program ini.

Namun, dalam proses seleksi yang berlangsung, pihak Muhammadiyah kemudian menemukan bahwa di antara 186 organisasi penggerak yang dinyarakan lolos seleksi, terdapat sejumlah organisasi yang diragukan kredibilitasnya.

“Ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa beberapa memang tidak kompeten. Kantor saja tidak punya, apalagi staf. Program-program juga tidak jelas, tidak ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, itu juga bisa lolos. Ini kan repot,” tuturnya.

Selain itu, terdapat beberapa organisasi penggerak yang merupakan bagian dari CSR perusahaan swasta serta lembaga yang diduga memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Kemendikbud. Proposal yang diajukan oleh sejumlah organisasi juga dinilai Kasiyarno tidak layak untuk diikutkan program Guru Penggerak.

“Kita juga membaca program-program yang mereka ajukan ternyata bukan program-program yang diperlukan. Misalnya ada yang program namanya Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, itu apa? Itu seperti halnya tulisan paper saja. Padahal itu kan harus dikerjakan dalam tiga tahun,” tegasnya.

“Kita mempertanyakan apakah verifikasi proses seleksi ini transparan? Apakah bisa dipercaya? Kalau ini yang terjadi Muhammadiyah khawatir program yang besar dan bagus ini dengan anggaran yang besar ini dikerjakan oleh kelompok yang tidak kompeten,” tandasnya.(OL-4)