Data BPJS Jadi Acuan Lacak Kelompok Rentan

PEMERINTAH akan menggunakan big data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) untuk melindungi kelompok rentan tertular covid-19.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, mereka yang masuk kelompok rentan ini terdiri dari anak di bawah lima tahun, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), dan kaum lansia di atas 60 tahun dengan penyakit bawaan.

“Saya sudah cek di command center BPJS datanya lengkap by name by address peserta BPJS mana saja yang mempunyai penyakit komorbid dan itu akan kita gunakan,” sebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai menghadiri syukuran HUT ke-52 tahun BPJS-K di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kemarin.

Sejauh ini, menurut Menko Muhadjir, BPJS-K telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, Muhadjir meminta agar prosedur verifikasi klaim rumah sakit bisa dipercepat agar pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 bisa disegerakan pula. 

“Saya minta ini (verifikasi klaim RS) untuk dipercepat. Karena banyak sekali tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat,” tegasnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan upaya merintis data kepesertaan dilakukan sejak 2014. Data itu dihimpun melalui sistem pengajuan tagihan yang tersimpan dengan baik hingga kini.

“Termasuk data diagnosis primer, sekunder, prosedur, dan lain-lain. Sehingga mapping atas peserta JKN-KIS yang pernah mendapatkan layanan di RS dapat dilacak,” kata Iqbal.

Utang Rp1 triliun

Di hadapan Komisi VI DPR, kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan BPJS-K masih mempunyai utang kepada PT Kimia Farma sebesar Rp1 triliun terkait penanganan pandemi covid-19. 

Hal itu dikemukakannya, terkait dengan kondisi Kimia Farma saat ini yang mengalami kesulitan arus kas karena dua jenis kewajiban, kepada BPJS-K dan kewajiban dari RS milik pemerintah.

Terkait dengan pengadaan alkes covid-19, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyampaikan, rapid test RI-GHA covid-19 hasil inovasi UGM, Unair dan PT Hepatika Mataram telah diproduksi 100 ribu unit, setelah mengantongi izin edar dari Kemenkes. Rapid test lokal ini dibanderol dengan harga yang terjangkau yakni Rp75 ribu.

Selain rapid test, BPPT bersama Biofarma dan Nusantics juga mengembangkan one step real time PCR seharga Rp325 ribu per unit. Jika dihitung dibandingkan dengan harga PCR yang beredar di pasaran yang bisa mencapai Rp1 juta, harga PCR buatan BPPT jauh lebih murah. (Ant/H-2)