Belajar Jarak Jauh, Pemerintah Diminta Optimalkan Daerah 3T

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta dapat membantu permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) khususnya untuk daerah terutama daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal ( 3T).

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR tentang. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara virtual Selasa ( 14/7)

"Wilayah kami yang tersebar luas hingga pelosok 3T mesti ada tambahan jaringan sert peningkatan akses. Jadi perlu penanganan khusus dalam.pelaksanaan PJJ yang tidak dapat disamaratakan dengan wilayah lain, " kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi.

Dia mencontohkan sulitnya akses di pedalaman kalaupun pembelajaran secara during diberlakukan antara satu wilayah perlu waktu hingga 2-5 hari.

"Kuncinya perkuat akses. Kami minta Komisi X DPR memberi perhatian khusus. Jika dibilang Kaltim memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak merata kesejahteraannya bagi warga kami," tegasnya

Anggota Komisi X DPR Prof Johar Arifin mengakui adanya sejumlah kendala PJJ termasuk wilayah 3 T. Dia menilai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan ( juklak) atau petunjuk teknis ( juknis) secara spesifik untuk guru.

"Saya kira perlu penyederhanaan kurikukulum dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi covid ini, " cetusnya.

Johar khawatir dampak PJJ kepada peserta didik yang kurang siap dapat menjadi penyebab menurunnya motivasi belajar siswa dan malas sekolah yang bisa berakibat putus sekolah.

"Karena itu perlu blended learning di masa pandemi ini secara kreatif dilakukan sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan , " tukasnya.

Dia mengingatkan sejatinya pendidikan merupakan tugas utama pemerintah yang didukung masyarakat serta kalangan swasta.

"Namun masa pandemi covid 19 ini banyak sekolah swasta juga perguruan tinggi swasta banyak menderita terdampak covid 19 " tandas Johar.

Baca juga : Kemendikbud Resmi Buka Seleksi Calon Guru Penggerak

Pada kesempatan sama Ketua Umum sosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko meminta perlunya pengadaan satelit untuk mempermuda akses internet di daerah 3T.

‘’Seperti jaringan fiber optic dan atau satelit agar internet murah .Pasalnya . Internet dinilai mahal sehingga sulit mahasiswa menggunakan PJJ," katanya.

Budi juga meminta pengadaan bantuan sarana prasarana PJJ berupa gawai. Bantuan ini dikhususkan kepada kampus swasta dengan kemampuan finansial rendah.

"Berikan bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berupa hardware, peralatan yang menunjang PJJ berupa server misalnya, laptop. Serta pembuatan software bahan ajar dosen, terutama PTS kecil yang kurang mampu," ujarnya.

Hemat dia, hal ini dapat dilakukan Kemendikbud dengan mengalokasikan anggaran pendidikan. Bantuan CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diharapkan, utamanya untuk PTS kecil yang mahasiswanya kesulitan dalam PJJ

"Selama ini bantuan hanya diberikan kepada PTN. Nah ini juga ada suatu ketimpangan. Selama ini CSR BUMN hanya masuk ke PTN. PTS tidak ada. Padahal PTN itu hanya 9 persen dari jumlah PTS," pungkas Budi.( OL-2)