Tunda Kehamilan saat Pandemi

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan pasangan muda dan pasangan berusia subur yang baru menikah untuk menunda kehamilan hingga enam bulan ke depan.

Masa kritis penularan covid-19 menjadi salah satu alasannya. “BKKBN tidak melarang orang untuk hamil, hanya kita memberikan saran dan masukan agar ditunda dulu jika tidak terlalu mendesak mendapatkan momongan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, kemarin, saat menyampaikan keterangan pers berkenaan dengan Hari Kependudukan Dunia.

BKKBN menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan berusia muda, yakni sekitar 21 tahun. Namun, BKKBN tidak menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan yang usianya sudah 34 tahun karena kehamilan di atas usia itu lebih berisiko bagi kesehatan ibu dan janin.

Kepada perempuan yang saat ini sedang hamil, Hasto menyarankan mereka membentengi diri dari risiko penularan covid-19 dengan menjaga daya tahan tubuh. Perempuan yang sedang hamil, menurut dia, harus ekstra berhati-hati pada pekan pertama hingga ketiga kehamilan karena pada masa itu proses pembentukan organ sedang berlangsung.

Pada kesempatan itu Hasto juga menyoroti jumlah kehamilan tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, secara nasional persentase kehamilan tidak dikehendaki atau belum dikehendaki sebelum masa pandemi mencapai 17,5%. Bahkan di kota besar seperti DKI Jakarta, yakni 26% dan Yogyakarta 24%.

“Kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan subur itu juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan stunting yang sama sekali tidak diharapkan. Imbas berikutnya adalah kematian ibu dan bayi,” katanya.

Hasto juga menjelaskan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap banyak hal di antaranya terjadinya pengurangan kunjungan masyarakat pada fasilitas kesehatan. Fenomena ini juga berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif dan peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan.

Tema global

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani menyebut, sesuai tema global Hari Kependudukan Dunia, BKKBN masih mengusung tema berkaitan dengan pandemi covid-19 yang berimbas pada pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak.

“Begitu juga persoalan kekerasan tehadap perempuan karena hal ini muncul tidak hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah dunia,” paparnya.

Apalagi, beragam persoalan kependudukan tersebut menjadi perhatian serius BKKBN di tengah pandemi korona ini. Dwi menambahkan terkait masalah kependudukan, BKKBN terus berusaha mengoptimalkan dan memberikan peran terbaik agar memberikan manfaat dan makna yang besar bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Kami juga sedang menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) untuk memperkuat UU Nomor 52 Tahun 2009 juga perpres terkait Grand Desain Pembangunan Kependudukan sehingga kita berupaya agar kependudukan ini menjadi mainstream dalam pembangunan di Indonesia,” pungkasnya. (H-1)