Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat cakupan peserta nonaktif dari segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indoneisa Sehat (JKN)-KIS mencapai 52,3% hingga April 2020. Artinya, 15 juta dari 30 juta peserta PBPU merupakan peserta nonaktif.
"Tapi kalau dilihat, peserta bukan pekerja (BP) padahal lebih aktif, yakni 97% dari mereka merupakan peserta aktif meskipun total peserta BP hanya 5 juta," kata Iene Mulati, Anggota DJSN dalam Webinar BPJS Kesehatan, Kamis (18/6).
Karena peserta JKN-KIS berasal dari berbagai daerah, Iene menilai perlu penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kepesertaan JKN-KIS.
"Dilihat dari postur, PBPU kan ada dimana-mana, bukan hanya di Jakarta saja. Kalau mereka ada dimana-mana, kita memerlukan pihak-pihak lain memantau PBPU. Peran Pemda sangat penting memastikan pemantauan PBPU," parar anggota DJSNyang berasal dari unsur tokoh masyarakat/ahli itu.
"Bukan hanya kepatuhan, peserta yang tersebar di seluruh indonesia. Setiap peserta JKN daerah mereka punya akses terhadap fasyankes, platform kalau mereka melakukan pengaduan, misalnya ada PBPU yang jadi jatuh miskin. Ini mekanisme yang harus dipastikan di pemerintah tingkat daerah," imbuhnya.
Baca juga : Kemensos Tak Henti Salurkan Bansos Sembako Presiden
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut, terdapat dua kemungkinan banyaknya peserta nonaktif, pertama yakni ketidakmampuan peserta untuk membayar, kedua yakni peserta memang tidak memiliki kemauan untuk membayar.
"Tapi saat ini BPJS Kesehatan kerja keras untuk collect iuran. Upayanya saat ini yaitu persuasif," kata Fachmi.
Selain itu, Fachmi juga menyebut bahwa cakupan peserta turun kelas hingga Mei 2020 yakni mencapai 7,54%.
"Tapi ada juga banyak yang naik kelas 0,53%. Angka ini masih sesuai perhitungan. Kami hitung berdasarkan pengalaman 2016, kira-kira penurunan kelas hanya mencapai 15% sampai akhir tahun (2020)," tandasnya. (OL-7)
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved