Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH membuka kembali sekolah di zona hijau, serta mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk membuka kegiatan sekolah yang dimulai dari zona hijau.
"Kita juga mengapresiasi rencana pemberian insentif bantuan kepada pesantren. Karena NU saja dari sekolah dasar sampai SLTA itu ada 45 ribu sekolah dan pondok pesantren sekitar 24 ribu," ujar Marsudi saat dihubungi, Selasa (16/6).
Baca juga: Belajar dari Rumah Dilanjutkan, Keselamatan Siswa-Guru Prioritas
Dalam menghadapi pandemi covid-19, pesantren sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, pihaknya sepakat dengan pemerintah yang membuka sekolah secara bertahap. Namun, dia menyoroti dua persoalan terkait kebijakan tersebut.
"Pertama, santri yang tidak pulang itu bisa terkendali. Namun bagaimana santri yang pulang dan tidak diketahui kediamannya di zona apa. Pemerintah perlu membantu rapid test dan PCR test terhadap santri, sebelum masuk asrama," papar Marsudi.
Apabila pemerintah tidak mengambil langkah khusus, dia khawatir ada potensi penularan covid-19 di tengah ribuan santri. Saat proses pembelajaran berlangsung, lanjut dia, harus dilakukan sesuai protokol kesehatan. Termasuk, mengurangi jumlah santri yang belajar di ruang dan menambah jam pelajaran bagi guru.
Baca juga: Orang Tua Minta Keringanan SPP, Kemendikbud Tidak Bisa Intervensi
"Kalau biasanya sekelas 100% maka dikurangi 50% dan menambah jam pelajaran gurunya, ini harus dipikirkan karena untuk ketersediaan kelas masih bisa diusahakan," lanjutnya.
Dia juga menyoroti kamar tidur santri yang relatif sederhana. Ketika protokol kesehatan diterapkan, jumlah kamar tidur perlu ditambah. Begitu juga dengan ketersediaan fasilitas MCK yang layak dan bersih. Marsudi menegaskan pihaknya siap menerapkan protokol kesehatan di seluruh pesantren milik NU.
Jelang dimulainya tahun ajaran dan akademik baru 2020/2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini, memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan keluarga.(OL-11)
Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bukan masa perpeloncoan atau masa senioritas
Sementara itu Kepala SDN Kertasari 3, Sofia Widawaty, menjelaskan bahwa kini sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 18 siswa aktif.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved