Sekitar 40% PPDB Dilaksanakan Nondaring

SEKITAR 40% daerah di Indonesia tidak memiliki infrastruktur daring untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta lebih ketat mengawasi sekolah yang tengah melaksanakan PPDB secara langsung (tatap muka). “Ada 40% lebih daerah di Indonesia tidak memiliki infrastruktur daring karena berbagai sebab. 

Di wilayahwilayah itu seharusnya diberlakukan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, seperti wajib pakai masker, jaga jarak, pengukuran suhu tubuh, dan lainnya,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, kemarin.

Diungkapkan, KPAI juga telah menerima sejumlah aduan masyarakat dari 27 Mei hingga 10 Juni 2020, sebanyak 15 kasus. Pengaduan didominasi masalah teknis dan terkait kebijakan. Permasalahan yang diadukan antara lain protokol kesehatan covid-19 tidak diterapkan dengan ketat. “Di Padang Sidempuan, orangtua dan panitia tidak mengenakan masker dan tidak jaga jarak,” ungkap Retno. Untuk itu, KPAI mengimbau pemerintah daerah membuat dan menyosialisasikan protokol kesehatan covid-19 langsung ke sekolah-sekolah.

Menurut Retno, dinas pendidikan di daerah perlu membuat infografis juknis PPDB yang mudah dipahami masyarakat. Sosialisasinya bisa disebarkan ke berbagai media dan aplikasi media sosial.

Masalah lain yang menonjol pada PPDB yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 ini disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji bahwa banyak keluhan PPDB daring yang bermasalah. “Karena bermasalah, tetap saja orangtua pada datang ke sekolah,” ungkapnya, kemarin. (Ifa/H-1)