Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan, khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pesantren dan pendidikan keagamaan wajib mendapat perhatian. Bukan hanya dari segi pembelajaran di tengah pandemi covid-19, melainkan juga menyangkut bantuan sosial (bansos).
“Tugas Kemenko PMK adalah melakukan koordinasi terkait hal ini. Sebelum nanti akan dilaporkan ke Wapres dan dimatangkan dalam rapat kabinet terbatas, kita ingin ini agar jelas dulu dengan mendengar masukan dari para stakeholder,” ujarnya saat memimpin rapat tingkat menteri membahas afi rmasi kepada pesantren dan pendidikan keagamaan melalui telekonferensi di Jakarta, kemarin.
Menko PMK mengungkapkan sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kementerian Agama terkait afirmasi tersebut. Kementerian Keuangan pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp2,36 triliun.
Muhadjir meminta agar pembagian alokasi anggaran itu benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren. Sementara itu, untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinasi Kemenag.
“Kemenag agar menyiapkan peta 21 ribu pesantren dan dipilih mana yang prioritas untuk dibantu oleh Kementerian PU-Pera. Bantuannya berupa tempat wudu, MCK, dan tempat cuci tangan yang akan dijadikan standar baku,” sebut Menko PMK.
Kemenag telah menyatakan akan segera menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustaz by name by address dengan disertai NIK agar dapat dipadankan ke dalam DTKS sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan. Begitu pun Menteri PU-Pera menegaskan siap memberikan dukungan MCK, air bersih, dan sarana wudu.
Sementara itu, untuk afi rmasi pendidikan agama yang lain akan dibahas lebih lanjut secara khusus. Kemendikbud diminta terlibat secara penuh untuk bertanggung jawab terhadap sekolah yang berbasis pesantren. (Bay/H-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Alumni Gontor 2006 menjalankan program Minhat Yatama, yaitu pengumpulan donasi rutin setiap bulan untuk membantu anak-anak yatim dari keluarga teman satu angkatan.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Lembaga pendidikan ini dinilai unggul dalam mengintegrasikan kurikulum modern dan salaf yang relevan dengan perkembangan zaman.
Kemenhut melalui UPT Koordinator Wilayah Aceh terus melakukan percepatan penanganan dampak bencana banjir berupa pembersihan tumpukan kayu dan material
Pesantren dipandang sebagai laboratorium sosial yang efektif dalam menanamkan nilai kebangsaan, etika publik, dan tanggung jawab sosial.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk menyiapkan fasilitas rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang inklusif dan ramah difabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved