Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Lestari Moerdijat: KBM di Sekolah Harus Betul-Betul Siap

Atikah Ishmah Winahyu
03/6/2020 17:06
Lestari Moerdijat: KBM di Sekolah Harus Betul-Betul Siap
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat(MI/Pius Erlangga)

KEGIATAN belajar mengajar (KBM) di sekolah bagi siswa maupun guru dalam kondisi kenormalan baru harus disiapkan secara matang, sebab itu bukan hal yang sederhana.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam diskusi Memahami Data Terpilah Covid-19 dan Mempersiapkan Kenormalan Baru Anak dalam Pandemi, di Jakarta, Rabu (3/6).

Menurutnya, para orang tua murid di berbagai daerah pun telah merespon wacana pemerintah tersebut dan menunjukkan kekhawatirannya jika putra-putrinya harus kembali ke sekolah di tengah pandemi.

“Bagaimana kesiapan dari sekolah itu sendiri, bagaimana sarana pendukung yang ada, apakah kita sudah siap? Kita juga harus menyadari bahwa menghadapi situasi pandemi seperti ini kita tidak bisa diam, memang sangat perlu berbagai macam ikhtiar untuk bisa mengelola agar kita dapat meneruskan kehidupan kita,” papar Lestari.

Rektor Universitas Islam Internasional (UIII), Komaruddin Hidayat menambahkan, kesiapan tenaga pendidik dalam memasuki era new normal menjadi hal yang sangat penting. Guru dan orang tua harus menjadi rekan yang baik dalam menghadapi siswa. Anak-anak membutuhkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman dengan tetap memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Perlu kerjasama yang erat dan efektif antara orang tua dan guru agar proses pembelajaran anak tidak terganggu oleh pandemi, serta tidak gagap memasuki era digitalisasi dalam proses pembelajaran,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi kebijakan, Komaruddin menuturkan, pemerintah tidak dapat membuat kebijakan tunggal, sebab kondisi di setiap sekolah sangat beragam.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu kordinasi agar tidak terjadi benturan policy antara pusat dan daerah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan hasil survei terkait wacana pembukaan sekolah yang melibatkan orang tua, guru, dan murid. Survei tersebut menunjukkan bahwa dari total 196.566 orang tua yang menjadi responden, 66 persen tidak setuju jika sekolah dibuka selama masa pandemi covid-19, dan sisa 34 persen mengaku setuju.

Dari 18.111 responden guru, sebanyak 54 persen menyatakan setuju jika sekolah kembali dibuka Juli mendatang dan sisanya, 46 persen tidak setuju. Sedangkan dari 9.643 responden siswa, 63,7 persen di antaranya setuju jika sekolah kembali dibuka dan sisanya, 36,3 persen tidak setuju jika sekolah dibuka di tengah pandemi.

Sekitar 90.519 respomden orang tua tidak setuju sekolah dibuka kecuali sudah dinyatakan sebagai zona hijau atas rekomendasi pakar epidemiologi.

Baca juga : H-1 PSBB Berakhir, Kasus Positif Covid-19 di DKI Capai 7.539

“Ada yang ingin menunggu tidak ada kasus baru covid-19 selama seminggu. Jadi seminggu di sebuah daerah zero kasus baru boleh buka sekolah,” tutur Retno.

Sisanya, ada yang ingin sekolah baru dibuka pada September 2020, bahkan Januari 2021 demi keamanan anak mereka. Kemudian sebanyak 75.788 orang tua merasa bahwa perlu kajian mendalam dan direkomendasi oleh gugus tugas covid-19 di daerah yang bersangkutan sebelum sekolah dibuka.

Jika sekolah dibuka, para orang tua pun berhadap seluruh ruangan kelas harus steril dengan diadakan penyemprotan disinfektan, sekolah menambah jumlah wastafel untuk cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, mengukur suhu tubuh siswa dan guru sebelum masuk sekolah, jam belajar lebih diperpendek. Kemudian diberlakukan shift belajar sehingga siswa dapat menerapkan upaya jaga jarak, mewajibkan warga sekolah untuk menggunakan masker.

Pemerintah pun diharapkan dapat membuat protokol kesehatan dan keselamatan anak selama berada di sekolah serta menetapkan kurikulum dalam situasi darurat pandemi.

Menanggapi kekhawatiran orang tua terkait wacana pembukaan sekolah, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam membuka sekolah.

“Pesan dari Pak Menko, sektor pendidikan kalau mau dibuka itu adalah yang terakhir, jangan tergesa-gesa kita membuka sektor pendidikan,” tandasnya. (OL-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Baharman
Berita Lainnya