Komnas Haji dan Umroh Apresiasi Pembatalan Haji Tahun ini

KOMNAS Haji dan Umroh mengapresiasi keputusan Menteri Agama Fachrul Razy yang membatalkan pelaksanaan haji 1441 H/2020 M.

'' Kami apresiasi setinggi-tingginya keputusan pemerintah membatalkan haji melalui Kemenag karena menempatkan keselamatan jemaah di atas segala-galanya. Meski begitu, masyarakat atau publik secara bersama-sama tetap harus mencermati dan mengawal atas konsekwensi dari kebijakan ini, " kata Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj melalui keterangan tertulisnya kepada mediaindonesia.com, Selasa ( 2/6)

Utamanya , lanjut Mustolih, menyangkut pengelolaan dan transpransi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat, demikian pula dengan berbagai dokumen penting jemaah seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya.

" Jangan sampai ada calon jemaah yang dirugikan, " tegas Mustolih.

Dia memgutarakan bagi Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah kegiatan mega kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang dan biaya super jumbo kurang lebih Rp14 triliun per musim yang di dalamnya ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi.

Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kebijakan Menag ini. Demikian pula bagi calon jemaah haji yang tahun ini seharusnya berangkat, dengan adanya kebijakan pembatalan ini maka langkah untuk menuju tanah suci otomatis tertunda harus menunggu tahun depan. Yang jelas kebijakan ini memiliki konsekwensi waiting list jemaah akan semakin panjang dan menambah waktu.

Dia memgutarakan bagi Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah kegiatan mega kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang dan biaya super jumbo kurang lebih Rp. 14 triliun per musim yang di dalamnya ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi.

Baca juga :Muhammadiyah Ingatkan Presiden Jokowi Perbaiki Komunikasi Politik

Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kebijakan Menag ini. Demikian pula bagi calon jemaah haji yang tahun ini seharusnya berangkat, dengan adanya kebijakan pembatalan ini maka langkah untuk menuju tanah suci otomatis tertunda harus menunggu tahun depan. Yang jelas kebijakan ini memiliki konsekwensi waiting list jemaah akan semakin panjang dan menambah waktu.

Hemat di terbitnya keputusan Menag tidak lagi menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang sampai dengan hari ini belum juga menyampaikan sikap resminya terkait jadi tidaknya prosesi penyelenggaraan ibadah haji.

" Ini menandakan pemerintah RI sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hendak memberikan sinyal kuat di kancah dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara berdaulat penuh, sehingga memiliki independensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung atau ditekan oleh negara lain, " tandas Mustolih yang juga dosen UIN Jakarta.

Dikatakan Menteri Agama sebagai pembantu Presiden berani melawan arus dan mengambil keputusan yang sangat tidak popular, karena persoalan haji adalah persoalan yang sangat sensitif karena penyelenggaraan ibadah haji bagi ummat Islam adalah jalan untuk aktualisasi menyempurnakan rukun islam kelima sehingga bisa memicu polemic dan kontroversi.

" Akan tetapi tampaknya dengan komunikasi yang apik selama ini dan intens kepada berbagai pihak, keputusan ini dapat dipahami , "pungkasnya.( OL-2)