Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Fachrul Razi mengungkapkan pemerintah Arab Saudi belum bisa memberikan kepastian perihal penyelenggaraan haji. Pemerintah pun tak bisa menunggu lama-lama lantaran juga dikejar waktu.
"Haji memang belum ada keputusan dari pemerintah Saudi Arabia. Tapi kita tidak bisa nunggu lama-lama, sehingga kami memberikan deadline 20 Mei, berarti besok," kata Fachrul di Jakarta, Selasa (19/5).
Baca juga: Kemenag Berharap Kepastian Saudi Soal Haji Sebelum Ramadan Kelar
Fachrul menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Raja Salman bin Abdul Aziz untuk meminta kepastian. "Beliau menyarankan kalau (deadline) mundur dulu sampai awal Juni siapa tahu ada perkembangan. Kami setuju, kami akan taat dengan itu," ujarnya.
Berdasarkan jadwal, kontingen pertama yang akan berangkat ke Tanah Suci Juni 2020. Ia pun berharap Pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian agar pemerintah Indonesia bisa bersiap dengan berbagai skenario. Informasi mengenai kepastian penyelenggaran ibadah haji sangat penting.
Baca juga: Singapura Putuskan Tidak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Sebab, keputusan juga berkaitan dengan persiapan kebijakan dan aturan penyelenggaraan.
Persiapan penyelenggaran ibadah Haji 1441 Hijriah yang dilakukan Kemenag tak terhenti. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap II masih dibuka dan akan berakhir pada 20 Mei mendatang.
Baca juga: Kemenag: 2.404 Jemaah Haji Lunasi Pembayaran Tahap 2
Persiapan layanan di Saudi juga sudah dilakukan Kemenag. Namun, kontrak belum diteken karena terkendala Surat Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Nomor 410711030 tanggal 11 Rajab 1441H (6 Maret 2020). Surat itu menjelaskan penyelesaian kewajiban ditunda hingga jelasnya masalah virus korona atau covid-19.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved